Sumba Timur | SNN - Untuk APBD
Tahun 2019, alokasi dana pendidikan Kabupaten Sumba Timur akan lebih
banyak diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan lewat perbaikan
kualitas pembelajaran dan pendukungnya.
Tekad
dan kesepakatan ini dicapai dalam Pertemuan Konsultasi Publik Hasil
Analisis APBD Fungsi Pendidikan Sumba Timur yang dilaksanakan di Hotel
Elvyn, Waingapu, Sumba Timur, (17-18 Juli 2018).
“Peningkatan
kualitas pembelajaran kita harapkan mendapat porsi lebih besar dalam
APBD untuk pendidikan ke depan,” ujar Ruben Nggulindima, Sekretaris
Dinas Pendidikan Sumba Timur pada kegiatan yang dihadiri oleh 20
peserta diantaranya ketua komisi DRPD bagian Pendidikan, Sekda, dan
unsur-unsur pemerintahan lainnya.
Realokasi
pendanaan tersebut dicapai setelah dilakukan analisis penggunaan dana
Fungsi Pendidikan menurut fokus kegiatan dan jenjang pendidikan yang
diprakarsai oleh INOVASI dan dikerjakan bersama-sama dengan Tim Bappeda
Bagian Keuangan dan Dinas Pendidikan. Sumber yang dipakai untuk analisis
berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), SKPD Pendidikan, ringkasan
APBD dan laporan Anggaran APBN yang terdapat di Kabupaten/kota.
“Temuan
hasil analisis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah memberikan
alokasi APBD dengan porsi lebih banyak untuk peningkatan mutu
pendidikan, terutama yang mendukung di bidang literasi dan numerasi di
tingkat dasar,” ujar Ruben lebih lanjut.
Walaupun
konsisten mengalokasikan dana APBD 20 % persen untuk pendidikan,
selama ini Kabupaten Sumba Timur lebih menekankan pada peningkatan ke
akses pendidikan, berupa sarana prasarana. Misalnya untuk sarana
prasarana tingkat pendidikan dasar, pada tahun 2018, dana yang
dialokasikan mencapai Rp. 28,657,627,554 sedang untuk mutu pembelajaran
siswanya hanya Rp. 2.500.000.000.
“Selisihnya
cukup besar dan peningkatan mutu sumber daya manusia seharusnya malah
mendapatkan perhatian lebih,’ ujar Mus Mualim, Provincial Education
Policy Officer INOVASI untuk Sumba
Analisis juga memperlihatkan trend alokasi dana untuk peningkatan mutu
pembelajaran ini tiap tahunnya semakin menurun.
Tahun
2016, alokasinya sebesar 6.179.702.000 sedangkan tahun 2017 lebih kecil
yaitu Rp. 3.461.864.000. Di lain pihak, penelitian ACDP tahun 2016
menunjukkan bahwa 30 persen murid kelas II SD di Sumba mengalami
kesulitan membaca, yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat literasi
di kelas-kelas awal di Sumba.
Penelitian
pada tahun tersebut juga menunjukkkan sebanyak 12-21 persen murid kelas
II SD tinggal kelas, yang mengindikasikan penyerapan pembelajaran yang
belum maksimal oleh siswa.
Konsultasi Publik tersebut juga menelurkan beberapa rekomendasi
diantaranya perlunya Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melakukan
analisis kebutuhan guru kontrak (Non PNS), penataan dan pemerataan guru
PNS sesuai dengan standar kebutuhan (SPM) setiap satuan pendidikan dan
menghitung kebutuhan biaya operasi satuan pendidikan (unit cost
persiswa) untuk bisa menjalankan proses pembelajaran terstandar sebagai
bahan advokasi ke pemerintah.
Rekomendasi
ini bila dilaksanakan dengan konsisten bisa menjawab berbagai masalah
pendidikan di Sumba yang sebelumnya juga telah ditemukan oleh penelitian
ACDP seperti proporsi guru yang tidak terlatih, ketersediaan dan
distribusi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), ketersediaan
sumber daya yang berkelanjutan, kualitas pengajaran guru dan kesiapan
dan penyerapan murid dalam belajar.
Wakil
Bupati Sumba Timur yang juga merupakan ketua Forum Perduli Pendidikan
Sumba, Umbu Lili Pekuwali, sangat mendukung gagasan realokasi ini.
“Kita
akan memperjuangkan kesepakatan ini pada APBD ke depan,” tegasnya. Dia
juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada INOVASI yang
telah berpartisipasi aktif dalam analisis APBD dan memberikan
pengetahuan baru bagi tim yang terlibat, terutama tentang tahap-tahap
analisis.
INOVASI merupakan program pendidikan kemitraan pemerintah Australia dan
Indonesia. Di NTT, program ini diluncurkan pada tanggal 2 November 2017
dan akan berakhir pada akhir tahun 2019.(rel)
Posting Komentar