Jakarta | Indonesia Berkibar News - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%.
Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.
Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sebagai berikut:
Kenaikan struktur suku bunga di pasar uang Rupiah sejalan dengan kenaikan BI-Rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portfolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
Peningkatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.Penguatan strategi transaksi term-repo SBN dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan.
Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:
Memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yakni sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, Listrik-Gas-Air Bersih (LGA), dan jasa sosial; serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024 (Lampiran 1).
Mempertahankan: (a) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (b) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (c) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%;
Pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi (Lampiran 2).
Penguatan literasi digital dan manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat pengguna sistem pembayaran, termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut, guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global. Untuk pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.
Dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan risiko dan ketidakpastian meningkat karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Tetap tingginya inflasi dan kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) mendorong spekulasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih kecil dan lebih lama dari prakiraan (high for longer) sejalan pula dengan pernyataan para pejabat Federal Reserve System. Perkembangan ini dan besarnya kebutuhan utang AS mengakibatkan terus meningkatnya yield US Treasury dan penguatan dolar AS semakin tinggi secara global. Semakin kuatnya dolar AS juga didorong oleh melemahnya sejumlah mata uang dunia seperti Yen Jepang dan Yuan China. Ketidakpastian pasar keuangan global semakin buruk akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Akibatnya, investor global memindahkan portfolionya ke aset yang lebih aman khususnya mata uang dolar AS dan emas, sehingga menyebabkan pelarian modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin besar. Ke depan, risiko terkait arah penurunan FFR dan dinamika ketegangan geopolitik global akan terus dicermati karena dapat mendorong berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global, meningkatnya tekanan inflasi, dan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan IV tahun 2023 didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadan dan Idulfitri 1445H. Investasi bangunan lebih tinggi dari prakiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh penurunan ekspor komoditas sejalan dengan harga komoditas yang turun dan permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok, yang masih lemah. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi diprakirakan tumbuh kuat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk melalui stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia, guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan domestik.
Ketahanan eksternal ekonomi nasional juga didukung oleh surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Neraca perdagangan barang triwulan I 2024 kembali mencatat surplus sehingga diprakirakan menjaga transaksi berjalan tetap sehat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial triwulan I 2024 diprakirakan mencatat defisit sejalan dengan menurunnya aliran modal asing akibat dampak memburuknya ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi portofolio pada triwulan I 2024 mencatat net outflows sebesar 0,4 miliar dolar AS dan berlanjut hingga awal triwulan II 2024 sampai 22 April 2024, yang mencatat net outflows 1,9 miliar dolar AS. Ketahanan eksternal Indonesia dari dampak rambatan global tersebut didukung oleh kuatnya koordinasi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2024 tetap tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, NPI 2024 diprakirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan mencatat surplus sejalan dengan prakiraan kembali meningkatnya aliran masuk modal asing seiring meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.
Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah dari dampak menguatnya dolar AS secara luas. Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023. Perkembangan ini memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah. Yen Jepang dan Dollar New Zealand masing-masing melemah 8,91% dan 6,12% (ytd), sementara mata uang kawasan, seperti Baht Thailand dan Won Korea masing-masing melemah 7,88% dan 6,55% (ytd). Sementara itu, pelemahan Rupiah sampai dengan 23 April 2024 tercatat lebih rendah yakni 5,07% (ytd). Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia, baik melalui intervensi di pasar valas secara spot dan DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder apabila diperlukan, pengelolaan likuiditas secara memadai, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan. Strategi operasi moneter pro-market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan guna menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Inflasi terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2024 tercatat sebesar 3,05% (yoy), ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,77% (yoy) dan inflasi administered prices (AP) yang menurun menjadi 1,39% (yoy). Sementara itu, inflasi volatile food (VF) meningkat menjadi 10,33% (yoy) dari 8,47% pada bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pergeseran musim tanam akibat dampak El-Nino. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF juga akan kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi, termasuk dari kenaikan imported inflation serta kenaikan harga energi dan pangan global. Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1% pada 2024.
Untuk memperkuat respon kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter"pro-market". Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market yang telah diterbitkan selama tahun 2023, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Hingga 23 April 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp393,66 triliun, 1,89 miliar dolar AS, dan 334 juta dolar AS. Penerbitan SRBI tersebut mendukung aliran masuk portfolio asing ke dalam negeri, tecermin dari kepemilikan nonresiden pada instrumen SRBI yang mencapai Rp71,55 triliun (18,18% dari total outstanding). Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market tersebut baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil untuk mendorong lebih lanjut aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan domestik.
Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate, yaitu 5,93% pada 23 April 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 19 April 2024 masing-masing tercatat 6,81%, 6,82%, dan 6,94% meningkat dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya tanggal 22 Maret 2024 masing-masing sebesar 6,72%, 6,71%, dan 6,90% sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro-market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan transparansi SBDK yang meningkatkan efisiensi suku bunga perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Maret 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,53% dan 9,25%, stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun meningkat menjadi 6,85% dan 7,05% sejalan dengan meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko pasar keuangan global.
Pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat. Pada triwulan I 2024, kredit tumbuh tinggi sebesar 12,40% (yoy) didorong oleh pertumbuhan kredit pada hampir seluruh sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, tingginya pertumbuhan kredit ditopang terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Ketersediaan likuiditas perbankan tecermin pada tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,18% yang didukung oleh KLM Bank Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 di tengah pertumbuhan DPK Maret 2024 sebesar 7,44% (yoy), perbankan mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset dengan memperhatikan aspek safety, liquidity dan profitability. Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diprakirakan terus meningkat pasca Pemilu serta kinerja rumah tangga yang terjaga. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 14,83% (yoy), 12,30% (yoy), dan 10,22% (yoy). Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi sebesar 15,26% (yoy) pada triwulan I 2024, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 8,12% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan akan terus meningkat dan berada pada kisaran 10-12%.
Untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM. Ke depan, penguatan KLM dilakukan dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan KLM diarahkan dapat segera memberikan tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp 81 triliun sehingga total insentif menjadi Rp 246 triliun. Selanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan dapat mencapai Rp115 triliun pada akhir tahun 2024, sehingga total insentif yang diberikan menjadi Rp 280 triliun. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif tersebut dengan sinergi kebijakan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dan mendukung pertumbuhan kredit 2024. Ketahanan perbankan tecermin dari likuiditas yang memadai, risiko kredit yang menurun, dan permodalan yang kuat. Likuiditas perbankan memadai, tecermin dari rasio AL/DPK pada Maret 2024 yang terjaga tinggi. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,73% pada Februari 2024, sementara rasio kredit bermasalah perbankan (Non-Performing Loan/NPL) tercatat rendah sebesar 2,35% (bruto) dan 0,82% (neto). Ketahanan perbankan yang kuat juga didukung oleh kemampuan membayar korporasi yang terjaga. Hasil stress-test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan, sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko tersebut yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat. Pada triwulan I 2024, transaksi BI-RTGS meningkat 6,62% (yoy) mencapai Rp42.005,48 triliun. Transaksi BI-FAST tumbuh positif 55,40% (yoy) mencapai Rp1.760,59 triliun. Nominal transaksi digital banking tercatat Rp15.881,53 triliun atau tumbuh sebesar 16,15% (yoy) dan nominal transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 41,70% (yoy) sehingga mencapai Rp253,39 triliun. Nominal transaksi QRIS tumbuh 175,44% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant 31,61 juta. Sementara itu, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun sebesar 3,80% (yoy) sehingga mencapai Rp1.831,77 triliun. Nominal kartu kredit masih meningkat 7,71% (yoy) mencapai Rp105,13 triliun. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) meningkat 13,15% (yoy) sehingga menjadi Rp1.073,57 triliun. Sementara dari sisi perluasan akseptasi QRIS antarnegara akan terus diperkuat.
Stabilitas infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga dengan baik, aman, dan andal yang didukung oleh kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem EKD terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di antara pelaku industri di sistem pembayaran meningkat, didorong oleh perluasan kerja sama, baik dengan pengguna yang ada maupun pengguna baru. Selain itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI.(torong)
Sesuai Komitmen Gubernur dan Wagub, Angka Covid-19 Sumut Terkendali dan Stimulus Ekonomi Berjalan
