Tebing Tinggi | Indonesia Berkibar News - Badan
Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemko Tebing Tinggi
lakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri tentang penanganan masalah hukum bidang
perdata dan hukum tata usaha negara, Rabu(14-03-2018) di Resto Bayu Lagon,Penandatanganan MoU dilakukan Kepala BPKPAD Jeffri Sembiring dengan Kajari Tebing Tinggi H.Fajar Rudi Manurung disaksikan Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan,Wakil Walikota H.Oki Doni Siregar, Sekdako H.Johan Samose Harahap.
Walikota dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Jaksa Negeri adalah merupakan pula Jaksa pengecaranya negara yang bisa digunakan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, dan melaksanakan MoU ini merupakan satu langkah maju.
Jika hari ini BPKPAD yang melakukan kerjasama kami harapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Tebing Tinggi untuk ikut pula melakukan hal sama, apa yang sudah dilaksanakan BPKPAD, ujarnya.
Dikatakannya kerjasama ini cukup signifikan dilakukan, seperti yang dilakukan Bakorpakem dengan Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan dalam penataan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hasilnya cukup baik selama ini.
Dan hari ini penataan aset dan keuangan daerah yang diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan terus meningkat, seperti aset-aset daerah yang tidak terkelola dengan baik bisa difungsikan secara maksimal mendongkrak PAD Tebing Tinggi.
Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain bagaimana yang selama ini pesimisme dirubah menjadi optimisme, dan syaratnya harus punya ilmu, strategi. komitmen, kemauan untuk meningkatkan PAD, " ujar Walikota.
H. Umar Zunaidi Hasibuan berharap kedepan mengenai pajak daerah yang 10% harus ada sistem online di tempat-tempat usaha seperti hotel dan restoran untuk mudah memantaunya sehingga diketahui setiap hari ada berapa orang yang makan dan berapa yang harus disetornya agar pemilik usahanya.(torong)
Posting Komentar