BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

18 April 2026

 


Pangkalan Susu | lndonesia  Berkibar News - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Pangkalan Susu kembali menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan melakukan renovasi rumah Produksi bagi mitra binaan di wilayah Kupas Capat Kepiting yang beralamat di Gg Aman, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu.hari Sabtu(18 /04/2026).


Salah satu bentuk nyata dari program tersebut adalah pemberian bantuan renovasi rumah produksi kepada mitra binaan di wilayah Kupas Capat Kepiting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas agar lebih layak, aman, dan nyaman saat bekerja.


Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP PNS menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. 



"Selain itu juga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bapak I Nyoman Buda juga menambahkan agar bisa dijaga citra Perusahaan PLTU ini sehingga program CSR untuk Masyarakat sekitar bisa dilaksanakan secara bertahap. 


“Program ini bukan hanya tentang renovasi fisik rumah, tetapi tujuan dan harapanya adalah dapat membangun harapan dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, 



Masyarakat akan berbelanja di sekitarnya dan hal ini berlanjut hingga menggerakkan perekonomian warga dan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Kami percaya bahwa lingkungan yang layak akan mendorong kehidupan yang lebih produktif,” Ucap I Nyoman Buda. 


Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan adanya program renovasi rumah produksi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya kondisi rumah produksi yang kurang layak pada saat bekerja dan sering mengalami kebocoran saat hujan turun. 



“Alhamdulillah, setelah adanya bantuan renovasi rumah produksi dari PLN Indonesia Power, kondisi rumah kami menjadi jauh lebih baik. Kami merasa lebih nyaman dan aman untuk bekerja. Semoga PLTU semakin sukses dan jaya bisa membantu Masyarakat lainnya.” ujarnya.


Mitra binaan berharap program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Mereka menilai kehadiran PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.


Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara perwakilan PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu dan mitra binaan sebagai bentuk kebersamaan serta dokumentasi kegiatan penyerahan bantuan renovasi rumah produksi.(ERI)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Samosir | Indonesia Berkibar News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir bersama Perum Bulog salurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 18.438 penerima. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. 


Peluncuran penyaluran bantuan digelar di Kantor Camat Onan Runggu, Sabtu (18/04/2026) 


Bantuan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Marudut Tua Sitinjak, bersama Pimpinan Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto dan Pimpinan Cabang Bulog Pematang Siantar Berdian Damanik. 


“Total bantuan mencapai 368,76 ton beras dan 73,75 ton minyak goreng. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 kilogram minyak goreng per bulan, sehingga dalam dua bulan totalnya 20 kilogram beras dan 4 kilogram minyak goreng per keluarga."


Sekdakab, Marudut Tua Sitinjak, menegaskan bahwa bantuan pangan merupakan  instrumen pemerintah dalam mengendalikan inflasi, terutama komoditas pangan.


Menurut dia, bantuan ini menjadi sangat penting mengingat sebagian masyarakat terdampak musim kemarau yang menyebabkan kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir. 


“Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat menurun. Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya. 


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog atas dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Berharap kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bulog, khususnya Bulog Pematang Siantar, dapat terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan ke depan semakin optimal dan tepat sasaran. 


Turut hadir Sekdis Kominfo Agustianto Sitinjak, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketapang Pertanian dan Perikanan Irayana Simbolon, Camat se-Kabupaten Samosir dan masyarakat penerima bantuan. (P Simbolon)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

17 April 2026


Humbahas | Indonesai Berkibar News - Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Kabupaten Humbang Hasundutan berlangsung pada Juma(17/04/ 2026), di pelataran Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN).


Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2025 masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.


Khusus bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, ASN diminta untuk mengedepankan empati, menjaga sopan santun, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Berikan pelayanan prima dengan maksimal, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.


Selain itu, Bupati juga menyampaikan agar momentum Hari Kesadaran Nasional ini harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi apa yang kita berikan kepada negara.


Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sesuai peraturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara baik, benar, dan penuh tanggung jawab.


Upacara HKN ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk terus meningkatkan disiplin, dedikasi, serta komitmen dalam membangun daerah dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.


Diakhir sambutannya, Bupati mengingatkan dan menekankan agar ASN dilingkungan Pemkab Humbang Hasundutan harus kompak, karena kekompakan akan mempermudah pekerjaan di instansi masing-masing dan ASN juga diingatkan untuk menghindari Pinjaman Online (Pinjol).(diskominfo/samuel lg)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

16 April 2026



Medan | Indonesia Berkibar News - Bupati Humbahas diwakili Asisten Pembangunan dan Perekonomian Martogi Purba, Kadis Lingkungan Hidup Jerry Silitonga dan Kadis PUPR Reinward Marpaung mengikuti Sosialisasi Pencabutan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) di Kantor Gubernur Sumut Medan, Kamis(16/04/2026).


Sosialisasi itu diikuti Gubsu Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) Halilintar Brigjend TNI Anggiat Napitupulu, Direktur PPSAKK (Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ardi Rismon dan 12 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak pencabutan PBPH di Provinsi Sumatera Utara. Hadir juga Brigjend TNI Putut Witjaksono Hadi dan Kolonel Fredy Sianturi. 


Ardi Rismon menjelaskan pemerintah melakukan pencabutan izin PBPH, dengan punya alasan, tidak melaksanakan kegiatan sesuai izin. Kemudian tidak memenuhi kewajiban administrasi dan teknis, tidak terdapat aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk perbaikan tata kelola perizinan berusaha. Negara memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur, mengevaluasi dan mencabut izin. 


Maka dalam sosialisasi itu, kepala daerah punya peran dan partisipasi aktif, untuk memberikan data dan informasi kondisi lapangan kepada Kementerian Kehutanan RI. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban pasca pencabutan. Melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah masing-masing. 


“Komitmen bersama pusat dan daerah adalah kunci utama pengelolaan berkelanjutan. Hutan bukan sekedar konsesi, melainkan aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama” tambah Ardi Rismon.(diskominfo/samuel lg)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Pangkalan Susu | lndonesia Berkibar News - Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari PLTU Pangkalan Susu menjadi langkah nyata PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hari Kamis (16/04/ 2026).



Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), FABA dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta membantu kebutuhan sosial seperti perbaikan fasilitas umum dan rumah warga.


Program ini juga diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara PT PLN Indonesia Power dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan nomor 12/NK/NPP-LITBANG/2024 dan 0022.PJ/KIT.02.01/PLNIP080000/2024. Kerja sama ini menjadi landasan dalam optimalisasi pemanfaatan FABA.


Untuk mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai implementasi dari regulasi dan kerja sama tersebut. Bantuan tersebut telah dimanfaatkan secara nyata dalam berbagai kegiatan.


Pembuatan paving block di workshop internal PLTU Pangkalan Susu yang kemudian dimanfaatkan untuk penataan taman-taman internal serta pembangunan klinik perusahaan. Penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kecamatan Pangkalan Susu, 


Meliputi Penimbunan tanah wakaf di Dusun III, Desa Pintu Air. Pembangunan posyandu di Desa Sei Siur, Perbaikan halaman masjid, musholla Serta Gereja, Perbaikan sarana sekolah dan Bantuan renovasi rumah warga di desa sekitar UBP Pangkalan Susu. PLTU Pangkalan Susu.


Dan dari itu juga memberlakukan tertib administrasi dan memastikan pemanfaatan yang tepat sasaran, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan FABA supaya untuk melampirkan surat pengantar resmi dari pemerintah desa setempat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian kebutuhan di lapangan.


Senior Manager PLN Indonesia Power I Nyoman Buda Mengucapkan “Pemanfaatan FABA ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap program ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah.” Ucapnya.


Apresiasi disampaikan oleh masyarakat penerima bantuan program bedah rumah yang berada di Jalan Paluh Tabuhan, Gang Surau, Dusun III, Desa Tanjung Pasir yang baru dilaksanakan di tahun 2026 ini yang diwakili oleh Kepada Desa Tanjung Pasir, Bapak Faisal Rehza, ST., SH. “Terima kasih kepada PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu atas bantuan bedah rumah. 


Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rumah kami kini menjadi lebih aman, layak, dan nyaman untuk ditinggali, serta tidak lagi bocor saat hujan. 


Semoga PLN Indonesia Power semakin jaya dan seluruh karyawannya senantiasa diberikan kesehatan.” ujarnya. Harapan dan doa tersebut menjadi bukti bahwa program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan, rasa aman, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata.


Program pemanfaatan FABA ini tidak hanya memberikan solusi atas pengelolaan hasil sisa industri, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas lingkungan, infrastruktur, serta dalam kesejahteraan sosial. 



Dengan tetap mengedepankan prosedur melalui pengujian kualitas dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan FABA ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat,"serta menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan yang ramah lingkungan.(ERI)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

15 April 2026

Hasyim, SE



MEDAN – Penetapan kembali Hasyim sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan untuk periode ketiga mendapat respons positif dari kalangan relawan. Surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu dinilai sebagai bentuk kepercayaan partai terhadap kader yang konsisten dan teruji.

Relawan yang tergabung dalam Sahabat Setia Hasyim menyatakan bahwa Hasyim bukan hanya layak, tetapi sudah saatnya memimpin Kota Medan sebagai wali kota ke depan. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak panjang, pengalaman politik yang matang, serta kemampuannya merangkul seluruh elemen masyarakat.

Rekam Jejak Politik Hasyim

Perjalanan politik Hasyim dimulai sejak 2009 ketika ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Medan. Ia kembali terpilih pada periode 2014–2019 dan 2019–2024, membuktikan kepercayaan masyarakat yang tidak pernah surut.

Hasyim juga mencatat sejarah sebagai Ketua DPRD Kota Medan pertama dari etnis Tionghoa. Pencapaian ini menjadi simbol bahwa kepemimpinan di Kota Medan mampu melampaui batas-batas etnis dan menjadi milik seluruh masyarakat.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Hasyim berhasil meraih suara terbanyak sekaligus mengantarkan kemenangan signifikan bagi PDIP di Kota Medan. Kini, pada periode 2024–2029, ia melangkah ke tingkat provinsi sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara.

Aktivitas Sosial dan Keberagaman

Di luar dunia politik, Hasyim dikenal aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan lintas agama. Ia rutin hadir dalam perayaan Idul Fitri, Imlek, Natal, serta terlibat dalam kegiatan adat lintas suku. Sikap ini menjadikannya figur pemersatu di tengah keberagaman Kota Medan.

Dukungan dari Relawan

Dukungan terhadap Hasyim juga menguat dari kalangan relawan dan generasi muda. Ade O Sihombing, salah satu perwakilan relawan, menegaskan bahwa Hasyim adalah figur yang paling tepat untuk memimpin Medan ke depan.

"Hasyim bukan hanya layak, tapi sudah saatnya memimpin Kota Medan. Rekam jejaknya jelas, keberpihakannya nyata, dan kemampuannya merangkul semua golongan tidak perlu diragukan lagi," ujar Ade.

Modal Menuju Pilkada Medan

Dengan pengalaman tiga periode di DPRD Kota Medan, dua periode penuh sebagai Ketua DPC PDIP Kota Medan, dan kini melanjutkan kepemimpinan menuju periode ketiga, Hasyim dinilai memiliki modal lengkap berupa pengalaman, legitimasi partai, dan dukungan politik untuk memimpin Kota Medan ke depan.

Para relawan berharap agar Hasyim segera menyatakan kesiapannya dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan mendatang. (Red)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Samosir | Indonesia Berkibar News - Wakil Bupati (Wabup) Samosir Ariston Tua Sidauruk melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI) Raja Juli Antoni di Ruang Kerja Kantor Kementerian Kehutanan Gedung Manggala Wanabakti.


Pertemuan diadakan guna menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan serta pengelolaan kawasan hutan di Samosir yang menjadi langkah penting mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga kekayaam alam hayati di Samosir, Rabu (15/04/2026) 


Wabup Ariston Tua Sidauruk menyampaikan permohonan perihal penanganan lahan hutan yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan lahan hutan oleh PT. TPL yang telah tutup. 


Adapun usulan yang disampaikan Wabup Samosir diantaranya:

Point 1 (satu) rencana pinjam pakai kawasan untuk titik intake kesatu dan kedua Pembangunan SPAM Sitapigagan. Tahapan yang dilaksanakan saat ini penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;


Point 2 (dua) Kawasan Catchment Area SPAM Sitapigagan, merupakan lokasi 

rencana program konservasi seluas 4.200 Ha; 

Poin 3 (tiga) rencana pinjam pakai kawasan untuk pengembangan SMP N 3 Partungkonaginjang Kecamatan Harian;


Poin 4 (empat) rencana replanting tegakan eukaliptus di Kawasan Hutan yang terletak di Pulau Samosir;

Poin 5 (lima) rencana pinjam pakai kawasan untuk Pembangunan Embung Harangan Londut dan Embung Sirungkungonniasu di Kawasan Hutan yang terletak di Pulau Samosir. 


Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyambut baik dan mengapresiasi usulan Pemkab Samosir, dan pada prinsipnya menyetujui usulan yang disampaikan oleh Pemkab.


Selain itu, Menhut Raja Juli Antoni juga menyoroti pentingnya penanganan kawasan hutan yang telah ditanami pohon eukaliptus, seperti yang terjadi di kawasan eks lahan PT. TPL dan area lainnya. Ia menegaskan bahwa ke depan perlu dilakukan diversifikasi tanaman sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.


Turut Hadir mendampingi Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosisitem  dari Pemkab Samosir, Kaban Bapperida, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Tata Ruang. (P Simbolon)

Baca »
Langganan: Komentar (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Indonesia Berkibar News | REDAKSI
By eduarlink
Diberdayakan oleh Blogger.