24 Januari 2020
Medan | Indonesia Berkibar News - Dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2571 tahun 2020, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi meninjau sejumlah vihara di Kota Medan, Jumat (24-01-2020) malam. Hal ini dilakukan guna memastikan agar perayaan hari besar bagi etnis Tionghoa ini berjalan aman dan lancar.

Peninjauan dilakukan Plt Wali Kota bersama Gubsu Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhillah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin,Dandim 02/01 BS Kol Inf Roy Hansen Sinaga, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir, Kajari Medan Dwi Setyo Budi Utomo, Ketua DPRD Medan Hasyim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Adapun vihara pertama yang dikunjungi yakni Vihara Borobudur Jalan Imam Bonjol. Kemudian menuju Vihara Setia Budi di Jalan Jawa yang letaknya tidak jauh dari Stasiun Kereta Api Medan. Selanjutnya, peninjauan berakhir di Maha Vihara Maitreya di Komplek Cemara Asri yang menjadi vihara terbesar di Kota Medan. Peninjauan pun berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.

Dari hasil peninjauan yang dilakukan di semua vihara, perayaan berjalan aman dan lancar. Disela-sela tinjauannya, Plt Wali Kota juga menyapa para warga yang ada. Bahkan, memenuhi keinginan warga yang meminta untuk berfoto bersama. Suasana keakraban dan kedekatan begitu terasa saat Plt Wali Kota dan warga saling bercengkrama.

Plt Wali Kota mengaku senang karena perayaan Tahun Baru Imlek 2571 tahun 2020 berjalan aman dan lancar. Apalagi seluruh warga etnis Tionghoa merayakannya dengan penuh suka cita bersama dengan  anggota keluarganya masing-masing.

"Malam ini setelah kita meninjau dan melihat, perayaan malam Tahun Baru Imlek berjalan aman, lancar,kondusif dan sangat meriah. Kebahagiaan terpancar dari saudara-saudara kita yang merayakannya. Di samping itu juga, kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kita semua," kata Plt Wali Kota.

Plt Wali Kota juga mengungkapkan tidak hanya etnis Tionghoa, namun juga warga lainnya tampak ikut bersuka cita meski hanya sekedar melihat ratusan lampion yang dipasang guna memeriahkan perayaan tersebut. Untuk itulah, Plt Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga karena telah menciptakan suasana yang kondusif.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah menciptakan dan menjaga kekondusifan Kota Medan. Ini menjadi wujud keseimbangan dan harmonisasi hidup antar umat beragama. Mari kita jaga terus Medan Rumah Kita sehingga tetap aman,nyaman,kondusif, bersih dan cantik," ajaknya.

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi berharap seluruh rangakaian perayaan Tahun Baru Imlek berjalan lancar dan semakin baik. "Semoga semuanya berjalan tanpa gangguan sehingga terwujud Sumut yang aman, maju dan bermartabat," bilang Gubsu.

Sedangkan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengungkapkan Polda Sumut menurunkan sebanyak 2. 743 personel untuk mengamankan seluruh vihara yang ada di Sumut termasuk Kota Medan. "Nantinya, para personel akan melakukan pengamanan dan pengawasan di semua vihara selama prosesi ibadah," ujarnya. (torong/bundo/zul)





Tanjung Beringin | Indonesia Berkibar News - Bupati Sergai Tinjau Dermaga Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Untuk proyeksikan Pulau Berhala Jadi Center Point Ketahanan Nasional wilayah barat Indonesia, Jumat Sore(24-01-2020) di  Dermaga Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin.

Mengunjungi satu desa perbatasan di Sergai yaitu Desa Bagan Kuala, wilayah berbatasan langsung dengan negara Malaysia dengan gugusan Pulau Berhala yang ada di Selat Malaka. Akan mengembangkan program Ketahanan Nasional dan Bela Negara melalui Eco Marine Tourism.

Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan bahwa Kabupaten Sergai yang memiliki panjang garis pantai 60-70 km sangat perlu diwaspadai dari infiltrasi dari luar. Seperti kita tahu saat ini banyak masuknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang dan lainnya adalah berasal dari wilayah pesisir. Oleh sebab itu,  ketahanan nasional kita harus ditingkatkan di wilayah pesisir dengan program-program yang tentunya inovatif.

"Melalui kerjasama dengan pihak terkait, lanjut Bupati, seperti TNI AL Yon Marharlan Belawan, Kodim 0204/DS, serta Poskamla yang ada disini untuk melakukan program yang secara rutin dilakukan di Pulau Berhala seperti program Bela Negara, Latihan Wawasan Kebangsaan dan lainnya dengan peserta berasal dari masyarakat dan pelajar serta mentor dari Departemen Pertahanan dan Keamanan sehingga konsep Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) dapat kita bangun dari Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat," paparnya.

Terkait rencana pengadaan Kapal Ferry jenis JS 1843 berkapasitas 70-80 penumpang sebagai sarana transportasi menuju Pulau Berhala dan sebaliknya, Bupati mengatakan bantuan tersebut sedang dibahas bersama beberapa Kementrian seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Kementrian Pertahanan yang nantinya akan dikelola dalam bentuk konsorsium secara Nasional.

Sekdakab Sergai H M Faisal Hasrimy, AP, M.AP  sangat mendukung dan menyambut baik program Eco Marine Tourism dari segi regulasi yang produknya akan dibahas dengan legislatif. Dari segi keamanan sudah dikoordinasikan mulai dari Kementrian Pertahanan dan Keamanan, kemudian dengan Dirjen Kementrian yang menangani pulau terluar.

"Dengan semua persiapan tersebut, maka kami bersama tim dari Bappeda akan sesegera mungkin menyusun proposal bersama OPD terkait dan menyahuti petunjuk dari Bupati dalam program pengembangan wisata sekaligus perwujudan Hankamrata," harapnya.

Ketua DPRD Sergai, dr.M.Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE mengatakan  kunjungan ini guna melakukan diskusi singkat terkait pengembangan Pariwisata Pulau Berhala sebagai program pertahanan nasional dan pendidikan bela negara untuk memberikan wawasan kebangsaan agar terhindar dari hal-hal negatif dan membangun Dermaga untuk penyebrangan ke Pulau Berhala.

"Pemkab Sergai bersama DPRD, Dandim 0204/DS, TNI AL, beserta seluruh stakeholder untuk berkoordinasi dengan Bapak Prabowo Subianto ( Menhan RI),  Bapak Edie Prabowo (Menteri KKP), BNPP, dan lintas kementerian untuk bisa diadakan nya Kapal Penyebrangan yang layak, dan pastinya menambah ekonomi rakyat apabila adanya destinasi wisata Pulau Berhala," paparnya.

Danramil 09/TB Mayor (Inf) Muhsin mengapresiasi dan sangat mendukung program Eco Marine Tourism ini serta siap memberikan pengamanan serta pelatihan Bela Negara serta Latihan Wawasan Kebangsaan. Kami optimis dengan program ini juga nantinya akan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat antara lain melalui kuliner dan pariwisata sehingga akan dapat mempersempit ruang gerak masuknya peredaran narkoba melalui jalur pesisir.

Sekretaris FAJI Sumut, Erwin Reza Pahlevi  menyampaikan bahwa hal ini merupakan  pengalaman baru bagi jajaran FAJI yaitu pengembangan dari program yang biasa berkutat disungai menjadi mengelola laut lepas dan perbatasan.

Camat Tanjung Beringin Syafruddin, S.Sos mengatakan  Pemerintah Kecamatan mendukung upaya pengembangan usaha dan wawasan luas dalam hal peningkatan ekonomi rakyat. Saat ini mungkin dari segi pendapatan, masyarakat sekitar pesisir belum seperti masyarakat daerah perkotaan.

Kades Bagan Kuala, Safril. Jajaran pemerintahan desa siap mendukung rencana dibangunnya dermaga kapal Ferry disini melalui program Eco Marine Tourism ini. Dengan adanya dermaga kapal Ferry ini tentunya akan lebih mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa.rian)

23 Januari 2020
Medan | Indonesia Berkibar News - Apresiasi disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi  menyusul akan ditertibkannya seluruh jaringan kabel yang ada di kota Medan. Seluruh jaringan kabel yang selama ini  berada di udara akan dipindahkan ke bawah tanah dengan menggunakan sistem ducting pita lebar. Selain menjadi wajah Kota Medan lebih tertata, penertiban yang dilakukan juga tidak menggunakan dana APBD.

Demikian terungkap ketika Akhyar menerima kedatangan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumut Syafruddin bersama investor yang akan melakukan penertiban seluruh jaringan kabel di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Kamis (23-01-2020). Sebagai langkah awal, jaringan kabel telekomunikasi yang pertama akan dipindahkan ke bawah tanah.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung dilakukannya pemindahan jaringan kabel yang selama ini berada di udara ke bawah tanah dengan menggunakan sistem ducting pita lebar.  Dengan pemindahan yang dilakukan, wajah Kota Medan akan terlihat lebih indah karena tidak ada lagi jaringan kabel yang semrawut  maupun kendur,” kata Akhyar.
           
Dalam melakukan pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah, kami tentunya memerlukan support dri Bapak Wali Kota berupa penerbitan perwal seperti yang telah dilakukan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian kami memiliki kepastian hukum dalam melakukan penataan jariangan kabel nantinya, jelas salah seorang investor.

Akhyar pun menyetujuinya , dia minta agar proses lebih lanjut ditangani Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Khairul Syahnan.

“Saya berharap pemindahan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu apabila ada penggalian badan jalan, saya minta perbaikan yang dilakukan sebaik mungkin dengan mengembalikan fungsi jalan seperti semula. Jangan seperti perbaikan penggalian yang dilakukan selama ini, kondisi jalan yang diperbaiki tidak seperti semua. Saya minta ini masuk dalam poin MoU, termasuk kompensasi yang diterima Pemko Medan,” pesannya mengingatkan.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumut Syafruddin menjelaskan, pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah di luar Pulau Sumatera sudah berjalan seperti Jakarta dan  Bandung. Dengan pemindahan yang dilakukan, Syafruddin mengatakan tidak akan lagi terlihat jaringan kabel seperti yang ada saat ini.

“Setelah dilakukan pemindahan, semua jaringan kabel, terutama telekomunikasi berada di bawah tanah. Pemindahan ini tidak menggunakan dana APBD, tapi dana dari investor. Pengembalian dana yang telah dikeluarkan itu akan diperoleh dari para operator jaringan yang akan menggunakan ducting pita lebar. Artinya, ada harga tentunya ada hitung-hitungannya,” jelas Syafruddin. (torong)

Jakarta | Indonesia Berkibar News - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Penyerahan DP4 dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (23-01-2020).

Tercatat, DP4 yang diserahkan Kemendagri untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan yang tersebar di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

“Tahun ini DP4 yang diserahkan sebanyak 105.396.460 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 52.778.939 dan perempuan 52.617.521, ini pemilih laki-laki sepertinya lebih banyak dari pada perempuan, lebih banyak sedikit lah, jumlah tersebut tersebar di 270 daerah pemilihan, 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati, dan 37 Pilkada Walikota,” kata Mendagri (23-01-020).

Data tersebut diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil.

“Data Penduduk Potensial Pemilih berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, verifikasi dan validasi oleh Kemendagri di tingkat pusat, sehingga dapat digunakan dalam urusan untuk daftar pemilih dalam rangka pemilihan,” ujarnya.

Mendagri juga berharap data tersebut dapat digunakan oleh KPU sebagaimana mestinya, sesuai amanat Undang-Undang untuk dijaga kerahasiaannya.

“Dengan penyerahan DP4 ini kami mengharapkan KPU, agar data kepedudukan digunakan dan mohon maaf dapat dijaga kerahasiaanya sesuai peraturan perundang-undangan,” pesan Mendagri.

Setelah DP4 diserahkan Kemendagri, tahapan selanjutnya yakni KPU RI akan menggunakan DP4 sebagai bahan sinkronisasi DP4 Pemilu atau Pemilihan Terakhir untuk disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih.(zul)

Medan | Indonesia Berkibar News - Saya Kutip dari salah satu berita Media Online yang Ber Unit Di Polda Sumut " Terkait pemberitaan di salah satu Media Online yang mempertanyakan Anggaran Pagu Bidang Humas (Kepala Bidang Hubungan Masyarakat)  Polda Sumut 2019. Yang menjadi POLEMIK salah satu Wartawan Online Unit Polda Sumut dengan Pihak Humas Polda Sumut. Pasalnya, "DIDUGA TIDAK TRANSPARANSI. Kemudian, ketika dikonfirmasi lewat WhatsApp kepada yang bersangkutan, baik Kabid Humas maupun Kasubbid Penmas (Kepala Sub Bidang) Polda Sumut, tidak mau menanggapi atau tidak merespon untuk memberi keterangan ataupun penjelasan prihal tersebut yang sampai ke telinga Kapolda Sumut Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin Siregar, M.si., " ini yang saya kutip sedikit dari Media Online tersebut.

Terkait pemberitaan di salah satu Media Online yang mempertanyakan Anggaran Pagu Akhir tahun 2019 Humas Polda Sumut.  Saat di konfirmasi Melalui KASUBBIT PENMAS Polda Sumut AKBP. MP. Nainggolan, Pihak Humas Polda Sumut sudah menggunakan Anggaran Pagu Akhir tahun 2019 sesuai prosedur dan bisa di pertanggung jawabkan. Contoh Anggaran digunakan untuk Biaya Tenda, Sound  system, Snack, Cetak Buku Realis Akhir Tahun sesuai Prosedur,Kamis(23-01-2020)

Adapun Cendera Mata ataupun Uang yang kami keluarkan untuk Wartawan Pada Relis Akhir Tahun adalah kebijakan Humas Polda Sumut, dari pihak Humas tidak mengeluarkan Anggaran Akhir Tahun Buat Wartawan maupun itu berbentuk barang ataupun berupa Uang , itu bukan Hak Wartawan, yang Humas berikan kepada Wartawan yang meliput itu hanya kebijakan Humas dan itu bukan hak Wartawan. Sekali lagi Jelas Kasubbit Penmas Polda Sumut. Adapun sisa anggaran kita pulangkan ke Negara, tapi Anggaran Tersebut tidak Tersisa untuk tahun 2019. 

"Kita di sini ada Irwasda Polda Sumut yang mengawasi, dan sudah dua kali dalam Setahun pihak Irwasda Polda Sumut melakukan pemeriksaan ke Humas. Bukan saja Irwasda Polda Sumut, Irwasda Pusat juga datang dua kali dalam Setahun untuk memeriksa Anggaran yang kita Gunakan," Jelas MP Nainggolan.

Menanggapi berita online tersebut " Dia itu goblok, tidak konfirmasi Langsung  lebih detail tentang Anggaran, dan dia tidak mengerti, seharusnya dia bertanya terlebih dahulu baru menulis," Jelas singkat Kasubbit Penmas. (Zul)


Medan | Indonesia Berkibar News  - Seorang penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (tuna daksa) mendaftar menjadi calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Kamis (23-01-2020) di Kantor KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan.

Kehadiran Elvina Dewi  dengan berkebutuhan khususnya membawa berkas lengkap diterima petugas di meja pendaftaran. Elvina bahkan sempat bertanya ke petugas (Mira),"Apakah seperti saya ini bisa mendaftar untuk jadi calon PPK ini," tanyanya saat itu.

Diketahui, penyandang tuna daksa adalah cacat gangguan gerak, struktur tulang bersifat bawaan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Agussyah R Damanik meyakini tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus mendaftar sebagai calon PPK.

"Untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus tak menghalanginya untuk mendaftar. Intinya ada kesamaan hak dan kesetaraan menjadi penyelenggara pemilu," sebut Agussyah didampingi koordinator divisi tehnis Rinaldi Khair diruang kerjanya.

Namun demikian, ujarnya, proses atau tahapan yang dilalui untuk menjadi petugas di PPK harus juga dilaluinya seperti lainnya."Jadi, proses itu juga harus dijalaninya, disitu akan terlihat motivasi," serunya.

Satu sisi menurut Agussyah, dengan masuknya mereka itu semakin mempermudah, karena mereka akan sebagai perpanjangan KPU pada kelompok tersebut.

"Untuk itulah, bagi kita disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus ini tak ganggu akses untuk jadi penyelenggara," tegasnya.

Hal senada disampaikan Rinaldi Khair, bergabungnya mereka tidaklah menjadi persoalan, karena untuk menjadi penyelenggara itu syaratnya diantaranya adalah punya kecakapan atau kemampuan dalam bidang kepemiluan.

"Bahkan, pengalaman kita di Pemilu tahun 2019 kemarin, sebagai penyelenggara di KPPS ada kita libatkan dari penyandang disabilitas. Dari 6 orang yang mendaftar ada 4 nama masuk sebagai petugas KPPS," ungkapnya.

Tidak hanya itu, papar Rinaldi, melalui proses rekrutmen di Pemilu 2019 itu, justru ada penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus ini menjadi ketua KPPS. Dari data yang ada pada Pemilu 2019 lalu, petugas KPPS berkebutuhan khusus ada di Medan Johor, Medan Petisah dan Medan Helvetia.

Jadi, menurutnya, menjadi penyelenggara pemilu itu hak setiap warga negara termasuk haknya penyandang disabilitas ini.(zul)




.
Medan  Helvetia | Indonesia Berkibar News - Kegiatan Unit Lantas Polsek Medan Helvetia Tentang Penertiban Atau Razia Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Razia Oprasi Rutin Polsek Medan Helvetia,Kamis (23-O1-2020).

Kapolsek Medan Helvetia Kompol P.Hutahean,SH,SIK  melalui Kanit Lantas Iptu N.Manurung .SH didampingi  Panit Iptu Ay Bachri mengatakan kegiatan razia Rutin yang dilaksanakan Untuk antisifasi tindakan kejahatan (Ranmor) apabila pengendara  sepeda Motor R2 apabila tidak memiliki  surat-surat  kendaraan kita akan bawa sepeda motor tersebut ke kantor dan apabila memilikin surat-surat tapi pajaknya mati kita akan tilang sim pengendara karena ini sudah melanggar peraturan Berlalu lintas. 
                                                                                                                                              
" Sementara Surat-Surat yang kita tilang  sebanyak untuk saat ini hasil tilang 20 set dengan rincian: Sim 7 , STNK 12,  R-2  satu dan teguran 15 Kali.Polsek Medan Helvetia pada hari Kamis (23-01-2020)) sekira pukul 10.00 wib hingga 12.00 wib, di lokasi Jalan Helvetia By Pass  Kecamatan  Medan Helvetia.

Sementara Personil Lantas yang turun  Iptu N. Manurung  SH (Kanit  Lantas), Aiptu Sy Manalu (Panit II) beserta jajaran Polsek Medan Helvetia.

"Selanjutnya Kanit Lantas menambahkan pelaksanaan kegiatan operasi rutin  Kepolisian ini dapat memberikan pelajaran baik kepada pengguna lain sehingga diharapkan dapat mengurangi  angka kecelakaan lalu lintas dan lebih meningkatkan etika tertib berlalulintas di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia," tutup Kanit Lantas.(indra)



Diberdayakan oleh Blogger.