Indonesia Berkibar News

 

Jakarta | Indonesia Berkibar News - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA), serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Keputusan BI-Rate dan kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah (“pro-stability").

 Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (“pro-growth"). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. 

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, dengan:

mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik; 

mengelola struktur suku bunga di pasar uang yang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market;

menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter;

Memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, sekaligus mempercepat pendalaman PUVA, dengan:

kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi untuk investasi portofolio asing berupa: (a) kenaikan insentif bagi Swap Jual Lindung Nilai (Swap Beli Lindung Nilai kepada BI) dari 10% menjadi sebesar 12,5% dan (b) perluasan insentif bagi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 15%; 

pemberian insentif untuk meningkatkan Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra[1] untuk diversifikasi transaksi valas berupa: (a) penambahan premi Swap Beli Lindung Nilai (Swap Jual Lindung Nilai kepada BI) sebesar 10%, dan (b) pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10% (Lampiran 1).​

​Meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan integrasinya dengan percepatan pendalaman pasar uang sebagai berikut:

perluasan underlying transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan/atau Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PASBI) dengan menambah obligasi dan/atau sukuk korporasi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kedua surat berharga tersebut memenuhi persyaratan obligasi dan/atau sukuk korporasi yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan Pemerintah, sejalan dengan BPPU 2030. Kebijakan ini akan dimulai selambat-lambatnya pada akhir September 2026; 

penyempurnaan KLM untuk ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas, dengan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, melalui:

peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima oleh bank menjadi paling tinggi sebesar 6,0% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya sebesar 5,5% dari DPK;

penyesuaian alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit/pembiayaan bank kepada sektor-sektor prioritas sebelumnya paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK menjadi paling tinggi 4,0% dari DPK;

penetapan alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang, berupa KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi sebesar 2,0% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berh​arga dalam tingkat optimal yang ditetapkan Bank Indonesia. KLM PPU dimaksud menggantikan KLM interest rate channel dan financing to funding channel; serta penyempurnaan KLM tersebut akan berlaku efektif sejak 1 September 2026 (Lampiran 2). ​

Memperkuat Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang meliputi 3 (tiga) modalitas yaitu:

perluasan cakupan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan termasuk kepada pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha untuk mendukung sektor yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional; 

perluasan cakupan mekanisme kerja sama penyaluran kredit UMKM antarbank umum melalui skema channeling dan executing; 

penguatan mekanisme transfer RPIM antarbank berbasis kontrak;

penguatan Kebijakan RPIM akan berlaku efektif sejak 1 Oktober 2026.

Memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk menopang dan memperkuat daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan penguatan inovasi yang sejalan dengan aspek manajemen risiko dan stabilitas sistem pembayaran melalui:

perluasan akseptasi digital melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran serta perluasan kerja sama QRIS Antarnegara ke negara mitra prioritas; 

penguatan inovasi dan kewirausahaan melalui intensifikasi business matching pada Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) Digdaya dan Hackathon untuk pengembangan talenta digital nasional; 

penguatan implementasi penataan struktur industri melalui pengembangan aktivitas, produk dan/atau kerja sama yang memenuhi aspek manajemen risiko dan sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.​

Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah. Sinergi bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kredit/pembiayaan perbankan dilakukan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI). 

Ketidakpastian global kembali meningkat pasca re-eskalasi intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026. Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat sehingga mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara serta harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap makin tingginya tekanan inflasi tersebut. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan naik lebih awal ke triwulan IV 2026. Imbal hasil (yield) US Treasury juga naik tinggi ke level 4,56% (tenor 10 tahun) dan 4,18% (tenor 2 tahun) pada tanggal 20 Juli 2026 dan diprakirakan meningkat lagi didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS. Di pasar keuangan global, aliran modal keluar dari negara Emerging Markets beralih ke pasar keuangan AS dan aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets) sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang kembali meningkat tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik ditopang oleh permintaan domestik. Perkembangan pada triwulan II 2026 menunjukkan konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi ditopang berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan belanja Pemerintah, terutama pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsumsi rumah tangga terjaga didorong berbagai stimulus Pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional. Investasi terutama didukung oleh investasi bangunan terkait realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan. Dari eksternal, kinerja ekspor perlu terus diperkuat guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Secara sektoral, pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan tetap baik sejalan dengan realisasi program-program Pemerintah. Ke depan, implementasi berbagai program prioritas Pemerintah untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi akan terus dioptimalkan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%. 

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Mei 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS, dengan perkembangan pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS. Dari transaksi modal dan finansial, berbagai penguatan respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia bersinergi dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik dapat mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing. Aliran investasi portofolio asing pada triwulan II 2026 mencatat net inflows sebesar 8,5 miliar dolar AS terutama didukung SBN dan SRBI, yang kemudian berlanjut pada triwulan III 2026 (hingga 20 Juli 2026) terutama dari SBN yang mencatat net inflows sebesar 0,1 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan kinerja transaksi berjalan 2026 tetap sehat dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Penguatan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terus ditempuh untuk memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam menghadapi gejolak global.  

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui optimalisasi berbagai instrumen. Rupiah kembali menguat ke Rp17.885 per dolar AS pada 21 Juli 2026, setelah sempat melemah sejak akhir Juni 2026 akibat kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan FFR. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS relatif stabil dibandingkan dengan level akhir Juni 2026 sebesar Rp17.880. Guna tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan intervensi baik di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri. Suku bunga SRBI dinaikkan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Kepemilikan nonresiden di SRBI meningkat dari Rp238,09 triliun pada 15 Juni 2026 menjadi Rp288,65 triliun (27,11% dari total posisi SRBI) pada 20 Juli 2026. Selain itu, Bank Indonesia juga mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dan memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10% bagi investor asing guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Bank Indonesia juga memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah sejalan dengan meluasnya penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction, LCT) untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas pemberian insentif untuk tetap menarik aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia melalui berbagai penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.  

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Inflasi IHK pada Juni 2026 tercatat 3,34% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,08% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,76% (yoy) didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok administered prices (AP) naik menjadi sebesar 3,42% (yoy) seiring penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 5,58% (yoy) disumbang terutama oleh inflasi komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras seiring dengan penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter dan meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Sinergi dengan Pemerintah ditempuh melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dengan memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan. 

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus membuka window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan, dan membeli SBN yang pada 2026 (hingga 21 Juli 2026) mencapai Rp188,68 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp76,62 triliun. Langkah tersebut menjaga uang primer (M0) pada Juni 2026 tetap tumbuh tinggi (double digit) sebesar 14,1% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh uang kartal yang tumbuh sebesar 14,0% (yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 12,7% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 pada Juni 2026 dipengaruhi oleh operasi moneter Bank Indonesia dan ekspansi operasi keuangan Pemerintah, termasuk penempatan dana Pemerintah ke perbankan. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tumbuh sebesar 10,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,2% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Ke depan, berbagai upaya penguatan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan dan perekonomian akan terus ditempuh sehingga dapat menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp431,9 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp369,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp62,9 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, BUSN sebesar Rp172,5 triliun, BPD sebesar Rp31,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,1 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan KLM untuk mendukung pendalaman pasar uang, serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) yang telah dimanfaatkan oleh bank sejak 1 Juli 2026 untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memperoleh pendanaan guna terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Koordinasi dengan Pemerintah, KSSK, dan perbankan juga diperkuat untuk menjaga ketahanan likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan. 

Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 12,67% (yoy), meningkat dari pertumbuhan Mei 2026 sebesar 11,51% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Juni 2026 masing-masing tumbuh sebesar 24,90% (yoy), 8,94% (yoy), dan 5,75% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung potensi dari sisi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia sehingga perlu terus didorong realisasinya untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan DPK yang tetap tinggi yaitu mencapai sebesar 10,21% (yoy). Selain itu, perkembangan suku bunga perbankan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit, termasuk didukung publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (Lampiran 3). Perkembangan suku bunga deposito 1 bulan pada Juni 2026 tercatat 4,76%, sementara suku bunga kredit per Juni 2026 tercatat sebesar 8,81%.  

Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi ketidakpastian global terhadap sistem keuangan. Kondisi ini ditandai kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, risiko kredit yang terjaga rendah, dan likuiditas perbankan secara industri juga tetap memadai. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Mei 2026 tercatat tinggi sebesar 23,74%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17% (bruto) dan 0,84% (neto) pada Mei 2026. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) industri perbankan tercatat sebesar 23,08% pada Juni 2026 atau turun dari sebesar 24,74% pada Mei 2026. Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah yang ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk menjaga kecukupan likuiditas dan memitigasi segmentasi likuiditas antar-bank. 

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal untuk menopang kegiatan ekonomi. Volume transaksi pembayaran digital[2] mencapai 16,07 miliar transaksi atau tumbuh 36,88% (yoy) pada triwulan II 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui internet dan aplikasi mobile masing-masing tumbuh sebesar 16,88% (yoy) dan 31,39% (yoy) termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 100,12% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja QRIS yang positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.529 juta transaksi atau tumbuh 38,09% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.777 triliun pada triwulan II 2026. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,63 juta transaksi atau tumbuh 13,03% (yoy), dengan nominal transaksi BI-RTGS tumbuh 12,66% (yoy) mencapai Rp53.492 triliun pada triwulan II 2026. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 14,03% (yoy) menjadi Rp1.315 triliun pada triwulan II 2026. 

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, antara lain melalui upaya untuk memastikan pengembangan aktivitas, produk dan/atau kerja sama memenuhi aspek manajemen risiko dan sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).(torong)