BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

21 Oktober 2020


IDI | Indonesia Berkibar News-Sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil terjaring razia yang digelar Tim Peucrok Yustisi Protokol Kesehatan (Prokes)  Covid-19 Aceh Timur, Rabu, (21-10-2020).

Kepala Satpol PP - WH Aceh Timur T. Amran SE MM, mengatakan bahwa  kegiatan razia  tim Peuceok dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan dalam penanganan penyebaran Covid-19.

"Razia operasi yustisi sesuai Perbub Nomor 32 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di lintas jalan Medan - Banda Aceh, di Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur,"tegasnya 

Kasatpol PP Aceh Timur  menambahkan untuk warga dan pengendara jalan  yang terjaring razia diberikan sanksi untuk saat ini baru tahap teguran lisan dan pencatatan bagi pelanggar.

"Hasil Razia Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yaitu berhasil menindak sebanyak 67 pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan," kata Ampon.

Lanjutnya razia  tersebut melibatkan,  TNI, Polri,  Satpol PP, WH, BPBD,  Dishup, Diskominfo dan unsur dinas terkait lainya," katanya

"Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. kegiatan ini akan terus kami lakukan agar dapat meminimalisir  penyebaran Covid 19 ini,

Ia berharap kesadaran warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama," tutup Kasatpol PP-WH Aceh Timur T.Amran. (yns)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

20 Oktober 2020


Pangkalan Kerinci | Indonesia Berkibar News - Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pelalawan kembali menggelar sidang perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menjerat koorporasi  PT Adei Plantation and Industri dengan terdakwa yang diwakili Direktur Operasional Goh Keng Ee, Selasa (20-10-2020).

Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ray Leonardo SH dihadapan Majelis Hakim Bambang Setyawan SH, Rahmat Hidayat dan Joko Ciotanto dan Penasehat Hukum ((PH) terdakwa M Sempakata Sitepu SH.

Dalam tuntutannya tersebut, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan tersebut, menuntut terdakwa Korporasi PT Adei Plantation and Industri karena kelalaian mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dengan tuntutan denda Rp1,5 Miliar serta diharuskan membayar ganti kerugian kerusakan lingkungan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009, pasal 99, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebesar Rp2,950 Miliar.

Menanggapi tutuntan tersebut,  Penasehat Hukum (PH) terdakwa akan melakukan pembelaan atau pledoi pada masa sidang minggu depan tanggal 27 Oktober 2020.

"Kita akan ajukan pledoi pembelaan pada masa sidang minggu depan pak Hakim," ujarnya dengan suara mantap.

Seusai sidang PH terdakwa Sempakata  menyebutkan pada media, bahwa pihaknya merasa keberatan dengan bukti-bukti yang diajukan JPU yang menyatakan ada kelalaian dengan barang bukti sarana dan prasarana yang tidak memadai.

"Itu semua tidak mendasar karena pihak JPU bisa melihat berdasarkan fakta pemeriksaan setempat diketahui sarana dan prasanara cukup memadai meskipun ada kekurangan tetapi terdakwa telah melengkapinya sesuai dengan ketentuan UU yang mengatur," terangnya.

Kata Ia lagi, untuk tuntutan yang menyangkut kerusakan tanah dalam persidangan ini, pihak JPU tidak dapat membuktikan terhadap tanah yang rusak hanya berdasarkan kepada keterangan ahli DR Basuki Wasis dan Prof Bambang Heru serta hasil pemerikasaan laboratorium.

"Seluruh alat bukti berupa tanah yang rusak kita ragukan hasilnya karena tidak ada di buktikan dipersidangan sehinga kita meragukan apakah tanah tersebut  yang diambil dilokasi karhutla PT Adei atau dilokasi lain," ungkapnya. 

Namun sekali lagi Ia menyebut akan menjawabnya dalam pledoi atau pembelaan yang akan dibacakan pada persidangan minggu depan.

"Kita akan bacakan pledoinya dalam sidang minggu depan," katanya mengakhiri.(ton)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Tebing Tinggi | Indonesia Berkibar News - Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM didampingi Staf Ahli Zubir Harahap SE, Kadis Kominfo Dedi P Siagian dan Kabag Kesra Sabana Hasibuan menerima audensi Panitia Pemekaran Huria Kristen Indonesia (HKI) Daerah XIV terdiri dari 9 Resort yang ada di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kabupaten atubara bertempat di ruang kerja Walikota di lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Selasa (20-10-2020).

Dalam sambutannya, Ketua Umum AKBP R Simanjuntak menyampaikan bahwa kedatangan rombongan panitia untuk mengundang Walikota Tebing Tinggi untuk hadir dalam peresmian pemekaran Daerah XIV sekaligus memberikan arahan dan bimbingan, dimana dalam peresmian ini Walikota Tebing Tinggi bersama Bupati Batubara dan Bupati Sergai akan menandatangani prasasti dalam peresmian tersebut, pada Minggu (1/11) mendatang.

Dalam pemekaran daerah ini, akan dibangun rumah dinas Distrik dan gedung kantor daerah, sehingga pelayanan lebih efektif kedepannya, terangnya. 

Sementara Ketua Pelaksana Dias Las Naro mengungkapkan bahwa selama ini wilayah Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kabupaten Batu bergabung pada Daerah VI yang berkantor di Kota Medan. Selain wilayah ini, Daerah VI juga membawahi Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.


"Dari besaran luas wilayah yang dimiliki Daerah VI selama ini dan jarak tempuh, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama Pdt Resort dengan Jemaat disetujui Praeses sehingga perlu dibentuk Pemekaran Daerah XIV guna memaksimalkan pelayanan bagi seluruh jemaat", sebutnya.

Lanjut Dias, "terkait lokasi Pemekaran Daerah yang bertempat di HKI Brohol Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, pandangan kami kedepannya lokasi tersebut memiliki prospek maju kedepannya karena strategis dengan perencanaan "Simodong City".

"Selain itu, mengingat pelaksana kegiatan ini dalam masa pandemi Covid-19, pantia akan melaksanakan kegiatan ini mengikuti sesuai instruksi protokol kesehatan dengan mempersiapkan handsanitizer, tempat cuci tangan dan masker. Harapan kami, dengan berdirinya kantor Daerah yang baru ini, seluruh kegiatan jemaat di 9 Resort dan pagaran HKI dapat terlayani dengan baik sehingga keimanan semua jemaat semakin meningkat", imbuhnya.

Menanggapi penjelasan dari Panitia Pemekaran, Walikota mengemukakan sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan pemekaran Daerah XIV ini karena kegiatan merupakan berguna menghimpun kekuatan dari dalam secara maksimal, apalagi kegiatan keagamaan tentu akan membawa jemaat kepada kebajikan karena dekat dengan Tuhan.

"Maka itu, pemimpin agama baik Pendeta dan Ustazd harus menjalankan tugasnya untuk kepentingan Tuhan dengan meningkatkan keiimanan dan mengajarkan kebaikan. Bila hanya uang yang dicari pemimpin ibadah, maka hanya uang lah yang didapatnya", sebut Walikota. )

Menurut Walikota, "bila kita ingat tahun 1928, Hari Sumpah Pemuda, dimana perjuangan untuk menyatukan beragam suku/ adat yang di NKRI. Maka itu jangan dibentuk kelompok-kelompok didalam gereja karena akan dapat merongrong kesatuan dan persatuan".

"Begitu pula, seperti kita lihat saat ini banyak dibentuk kelompok suku/ adat, padahal pejuang dulu sudah bersusah payah menyatukan kelompok/ zonk guna menjaga terjadinya perpecahan demi kepentingan kelompok tersebut. Dengan berdirinya pemekaran ini, diharapkan dapat menjadi corong pendukung program pemerintah", tandasnya.

Diceritakan Walikota, "saat dirinya berkunjung ke Sulawesi Utara, saya melihat rumah ibadah Gereja bukan dibuka hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Banyak kegiatan yang mereka laksanakan seperti membuat pendidikan, kesehatan dan memberdayakan usaha masyarakat".

Lanjut Walikota, "Gereja bukan saja tempat berkumpul berdoa, bernyanyi dan mendengar khotbah, tapi jadikan tempat pembinaan jamaah.(torong)







Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


 Deli Serdang |Indonesia Berkibar News- Akses keuangan telah menjadi salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana tersebut perlu diperkuat dengan upaya perluasan akses keuangan. Kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan   Rencana tersebut perlu diperkuat dengan upaya perluasan akses keuangan. 

Kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

Upaya tersebut direalisasikan dengan dikukuhkannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan secara virtual oleh Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi , Selasa (20-10-2020) bertempat di Aula Cendana Lantai I Kantor Bupati Deli Serdang dengan protokol kesehatan. 

Selain Kabupaten Deli Serdang, ada 28 Kabupaten/Kota yang yang dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Hadir pada acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar, Sekdakab sekaligus Koordinator TPAKD Darwin Zein S.Sos, Asisten II Ekbang ,para OPD serta empat Kepala Cabang Perbankan dan PT Pegadaian sebagai anggota TPAKD sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor  : 591 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan  Akses Keuangan Daerah ( TPAKD).

Selesai pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Wakil Bupati HM Ali Yusuf Siregar mengatakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor  : 591 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan  Akses Keuangan Daerah ( TPAKD) sudah terbentuk TPAKD Deli Serdang. 

Sehingga dengan adanya TPAKD diharapkan bisa menjadi forum koordinasi untuk meningkatkan akses keuangan di daerah yang bisa berperan dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat.

Selain itu, lanjut Wakil Bupati, agar segera menyusun program kerja TPAKD sehingga dapat mengoptimalisasikan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan usaha pada bidang keuangan.(Nurdin)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

19 Oktober 2020


Medan | Indonesia Berkibar News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memperpanjang penanganan Covid-19 di Kepulauan Nias. Namun karena kondisinya sudah semakin membaik, penanganannya tidak lagi dilakukan oleh Satgas Provinsi Sumut, tetapi dilanjutkan penanganannya oleh Satgas kabupaten/kota yang ada di Nias.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu, bersama dengan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Nias Selatan Ria Telaumbanua dan Plt Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (19-10-2020).

"Kalau kita lakukan dengan benar, Insya Allah akan selesai masalah Covid-19 di Kepulauan Nias. Penanganan pun tetap berlanjut dengan dilakukan oleh Satgas masing-masing kabupaten/kota," ujar Gubernur.

Plt Keplaa BPBD Sumut Riadil Lubis menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang berubah setelah penanganan Covid-19 dialihkan ke Satgas kabupaten/kota. Antara lain, selama ini jika ingin masuk ke Kepulauan Nias harus dengan menunjukkan hasil swab negatif, maka setelah tanggal 20 Oktober 2020, setiap orang yang ingin masuk ke Nias cukup menunjukan hasil negatif (non reaktif) dari rapid test.

"Hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan, untuk masuk ke Nias cukup menunjukkan hasil negatif rapid test," katanya.

Terkait isolasi terpusat, Riadil mengatakan tetap dilanjutkan, namun  yang selama ini isolasi dilakukan di sembilan hotel, diturunkan menjadi lima hotel dan pembiayaanya masih ditanggung oleh Satgas Provinsi, termasuk juga operasional dari tenaga kesehatan (Nakes).

 Menurut Riadil, hingga saat ini banyak kemajuan yang sudah dicapai, salah satunya adalah di Kepulauan Nias sudah memiliki laboratorium swab sendiri. "Untuk laboratorium Swab, sekarang kita memanfaatkan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, jadi tidak lagi dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran USU di Medan," ujarnya.

Saat ini sudah dilakukan swab kepada 3.150 orang, dari rencana 2.000 orang yang diswab.“Artinya kita telah melampaui target awal," tambahnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu juga mengapresiasi atas membaiknya keadaan Kepulauan Nias. "Ekomoni pun berjalan, dengan dilonggarkanya pendatang yang masuk ke Kepulauan Nias cukup menunjukan hasil negatif rapid test, namun itu pun harus tetap menerapkan protokol kesehatan," tambahnya.

Haogosochi juga menyampaikan, untuk menjaga keselamatan anak sekolah, seluruh sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA baru boleh melakukan sekolah tatap muka setelah tanggal 31 Desember 2020.(torong/bundo)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Tebing Tinggi | Indonesia Berkibar News -Wali Kota Tebing Tinggi melalui juru bicara Pemko Tebing Tinggi Kadis Kominfo Dedi P. Siagian menghimbau warga Tebing Tinggi agar senantiasa waspada covid 19 dan para pengusaha Cefe, kedai-kedai agar tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai Perwa Nomor 44 Tahun 2020.

Hal ini disampaikan Dedi.P.Siagian Senin (19-10-2020) warga Tebing Tinggi dan para pengusaha tidak boleh kendor semangatnya untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Tebing Tinggi. 

Diantaranya dengan tetap mematuhi 4 M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ucapnya. 

"Pemko Tebing Tinggi bekerjasama dengan Polres Tebing Tinggi lewat masing-masing Polsek, dan Koramil 13 TT, dan Camat setiap hari melakukan razia Yustisi bersama penegakan Perwa No. 44 Tahun 2020," paparnya.

Camat bersama Polsek, Koramil 13 TT dimasing-masing wilayahnya melakukan razia Yustisi, masih banyak warga yang belum mematuhi Protokol Kesehatan, terutama enggan menggunakan masker, kepada mereka diberikan hukuman sosial oleh petugas.

Dedi.P.Siagian berharap dengan mematuhi protokol kesehatan, berarti kita peduli terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat secara umum.(torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


IBN, Medan - Praktisi Hukum DR H Razman Nasution SH, SAg, MA (PhD) minta Polda Sumut segera memanggil Hendrik, pengelola tempat hiburan malam di kompleks Central Bisnis Districk (CBD) Polonia Medan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen atau akta otentik.

Permintaan itu telah diajukan Razman, sehubungan telah selesainya pemeriksaan terhadap tiga saksi korban yang juga pemegang saham tempat hiburan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut. Pemeriksaan terhadap ketiga saksi yang dilakukan secara maraton itu diapresiasi oleh Razman Nasution.

“Saya mengapresiasi kinerja penyidik Polda Sumut atas pemeriksaan para saksi. Untuk proses selanjutnya, saya minta agar penyidik Polda bisa segera memanggil Hendrik, untuk diperiksa” ujarnya saat dihubungi melalui telepon selular, Minggu (19/10/2020) malam.

Dalam kasus ini, lanjut Razman, meskipun ada kerugian yang ditimbulkan akibat perlakuan Hendrik, namun penyidik Polda Sumut harus fokus pada kasus pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik.

Razman juga minta agar Hendrik bisa bekerjasama untuk memenuhi panggilan Polda Sumut, sehingga proses penanganan kasus ini bisa berjalan lancar dn cepat.

“Kita berharap Polda Sumut fokus pada pemeriksaan pemalsuan dokumen dan Saya minta agar Hendrik dapat bekerjasama memenuhi panggilan Polda guna menjalani pemeriksaan, sehingga kasus ini cepat selesai dan diketahui siapa yang paling bertanggung jawab” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Razman menjelaskan, menerangkan Hendrik bersama-sama dengan kliennya masing-masing Alex, Sugianto, Suwanto dan Willy sepakat membuka tempat usaha hiburan jenis karaoke dan biliar di Komplek CBD Polonia Medan.

“Kemudian para pemegang saham sepakat bisnis akan dikelola secara bersama-sama dan dibuat laporan keuangan dua kali setahun, minimal sekali setiap tahun,” ujar Razman.

Diawal tahun bisnis berlangsung baik, kerjasama berjalan lancar dan tidak ada kendala. Namun, ujar Razman, di tengah perjalanan Hendrik diduga secara sepihak melakukan perubahan dokumen. “Sehingga pengelolaan bisnis seolah-olah dikelola oleh Hendrik dan seseorang,” ujar Razman.

Atas dugaan itu, Sugianto pun mengumpulkan para pemegang saham lain dan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut dengan nomor pengaduan No. LP: STTLP/1688/IX/2020/SUMUT/SPKT “I”. Adapun hal yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.

Saya selaku kuasa hukum dari Sugianto dan kawan-kawan akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Sekedar mengingatkan  jangan ada pihak-pihak yang coba-coba mengintervensi kasus ini. Jika ada, saya akan melapor ke Mabes Polri dan Komisi III DPR RI. Saya juga sudah menyampaikan Laporan Polisi ini ke Bapak Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin,” ujarnya. (do)

Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.