BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

26 Maret 2026

  


Samosir | Indonesia Berkibar News - DALAM  suasana kebersamaan untuk mewarnai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Aula Tengku Rizal Nurdin rumah dinas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan, Jumat (27/03/2026).


Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom dan Wakil Bupati (Wabup) Ariston Tua Sidauruk didampingi Sekdakab serta jajaran OPD Pemkab Samosir yang turut serta hadir pada acara Open House yang digelar Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. 


Kehadiran rombongan Bupati Samosir sebagai ajang untuk silaturahmi yang sekaligus mempertemukan kepala daerah se- Sumatera Utara, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen pemerintahan dalam suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan dan kehadiran para Bupati/Walikota juga wakilnya semakin memperkuat nuansa kebersamaan dihari yang fitri ini.


Gubsu Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumut Ny. Kahiyang Bobby menyambut langsung para tamu dengan penuh kehangatan. Pada kesempatan itu juga, Gubernur menegaskan bahwa open house bukan sekadar tradisi, melainkan ruang strategis mempererat hubungan dan membangun kolaborasi.


“Momentum Idul Fitri ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi. Dengan kolaborasi yang solid antara provinsi dan kabupaten/kota, kita optimis pembangunan di Sumatera Utara akan semakin maju dan merata,” ucap Gubernur Sumut. 


Bupati/Wakil Bupati Samosir bersama rombongan selanjutnya silaturahmi dengan menghadiri open house Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. (P Simbolon)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


 Medan | Indonesia Berkibar News - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya peran apoteker dalam menunjang keberhasilan perawatan pasien, terutama melalui pemberian pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan obat, termasuk manfaat dan efek sampingnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Pengurus Daerah Sumatera Utara Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di rumah dinasnya, Kamis (26/03/2026).

Menurutnya, apoteker tidak hanya berfungsi sebagai penyedia obat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses edukasi kesehatan. Kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat dinilai mampu meningkatkan keamanan dan efektivitas pengobatan.

Selain itu, Rico Waas juga menyoroti perlunya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap obat-obatan produksi dalam negeri. Ia menilai, selama ini masih terdapat kecenderungan masyarakat memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Penang, termasuk dalam hal pembelian obat.

“Ini menjadi concern kita bersama. Apakah persoalannya ada pada harga atau kepercayaan. Kalau masyarakat sudah terbiasa membeli obat di luar negeri, maka obat dalam negeri akan sulit bersaing. Di sinilah peran apoteker, termasuk dalam hal edukasi dan pendekatan yang tepat,” ujarnya.

Rico Waas juga menyinggung pentingnya daya saing harga obat dalam negeri di tengah kompetisi global. Ia mengungkapkan adanya penawaran obat dari luar negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga diperlukan pembahasan mendalam terkait regulasi, distribusi, serta perbandingan antara obat paten dan generik.

Di samping itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara apoteker dan dokter dalam pemberian obat kepada pasien. Apoteker, kata dia, memiliki peran dalam melakukan verifikasi apabila terdapat keraguan terhadap kesesuaian obat dengan kondisi pasien.

“Apoteker menjadi penentu keberhasilan perawatan. Kolaborasi dengan dokter harus diperkuat, termasuk dalam memastikan obat yang diberikan benar-benar sesuai,” katanya.

Rico Waas berharap berbagai isu tersebut dapat menjadi pembahasan utama dalam Kongres dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Apoteker Indonesia Tahun 2026 yang akan digelar di Kota Medan.

Dalam audiensi tersebut, IAI Sumut menyampaikan rencana pelaksanaan kongres dan PIT yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 di Medan.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua IAI Sumut Agustama, Sekretaris Imam Bagus, Bendahara Nelly Murni, dan Ketua PC IAI Medan Asyren Lubis. Turut hadir Staf Ahli Wali Kota Adlan dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan.

Pada kesempatan itu, Rico Waas menyampaikan sambutan baik sekaligus dukungan penuh Pemerintah Kota Medan terhadap penyelenggaraan perhelatan nasional tersebut.

“Kami menyambut baik dan mendukung kegiatan ini. Medan siap menjadi tuan rumah. Kami berharap komunikasi dan koordinasi terus terjalin untuk menyukseskan pelaksanaannya,” pungkasnya.(bundo)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Jakarta | Indonesia Berkibar News - Kinerja PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menunjukkan kinerja solid pada awal 2026. Langkah Perseroan mengakselerasi digital, memperluas layanan bisnis emas, memperkuat segmen konsumer serta fokus pada dukungan terhadap program Pemerintah pada sektor produktif dan UMKM terbukti efektif untuk menjaga tren pertumbuhan kinerja Perseroan yang positif dan berkelanjutan.


BSI akan terus memperkuat komitmen dukungan terhadap program Astacita Pemerintah terutama penyaluran pembiayaan segmen ritel untuk mengakserasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan pembiayaan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, penyaluran pembiayaan mikro, SME maupun KUR Syariah. Langkah ini terbukti efektif, tercermin dari rasio keuangan BSI solid serta fungsi intermediasi yang baik antara dana pihak ketiga dan pembiayaan.


Secara umum, kinerja BSI (unaudited) per Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. Pembiayaan tumbuh 14,32% menjadi Rp323 triliun secara YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas, Kamis (26/03/2026).


Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun naik 6,10% (YoY). Perseroan berkomitmen kuat mendukung UMKM naik kelas mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, business matching hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center.


Pertumbuhan pembiayaan juga ditopang dari strategi Perseroan dalam memperkuat diferensiasi melalui bisnis bulion bank yang menjadi salah satu keunggulan BSI. Sejak memperoleh izin bulion bank, bisnis emas BSI menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama kinerja Perseroan. Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.


Dari sisi profitabilitas, BSI juga mencatat laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17% (YoY), melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.


Di sisi lain, pendapatan berbasis komisi (fee based income) meningkat menjadi Rp1,47 triliun, atau tumbuh 30% (YoY). Kontributor utama pertumbuhan FBI berasal dari layanan bank emas yang mencatat lonjakan tertinggi sebesar 136,55% menjadi Rp463 miliar. Selain itu, kinerja FBI juga didukung oleh bisnis treasury dan layanan e-channel, mencerminkan efektivitas strategi digitalisasi dan diversifikasi layanan BSI. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps BYOND by BSI mencapai 6,3 juta dengan jumlah transaksi mencapai 125,4 juta transaksi.


Dari sisi intermediasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,76% (YoY) menjadi Rp366 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06% (YoY) menjadi Rp154 triliun, yang mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.


Likuiditas Perseroan tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 88,20%. Sementara itu, kontribusi fee based income terhadap total pendapatan juga semakin meningkat, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59% secara tahunan.


Kinerja ini menegaskan keberhasilan strategi BSI dalam memperkuat struktur pendapatan yang lebih seimbang antara margin dan fee based, sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis di tengah dinamika industri keuangan. Sejalan dengan itu, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sepanjang 2026, didukung oleh penguatan ekosistem syariah, transformasi digital, serta pengembangan bisnis emas sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan.


BSI Dukung Program Astacita Pemerintah


Selain bullion bank dan penempatan dana SAL, BSI juga berkontribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan layanan 1520 virtual account Mitra BGN dan pembiayaan pembangunan Dapur SPPG MBG mencapai Rp194,50 Miliar untuk 145 dapur. BSI juga turut mendukung aspirasi pemerintah mewujudkan sekitar 80.000 koperasi KDMP. Selain itu YtD Februari 2026, BSI telah melakukan penyaluran pembiayaan KUR sebesar Rp1,65 Triliun. BSI juga mendukung Program 3 Juta Rumah FLPP (rumah subsidi) secara YtD Februari 2026 sebesar Rp94,82 Miliar dengan jumlah 582 unit rumah dan penyaluran KPP secara YtD Februari 2026 sebesar Rp259 Miliar. (JBR/66)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Aceh Tamiang | Indonesia Berkibar News - Pertamina Hulu Rokan Zona 1 mempertegas komitmennya untuk tetap menjaga ketahanan energi di tengah libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri. Komitmen ini diimplementasikan dengan meningkatkan pengawasan keselamatan kerja, kesiapsiagaan personel, serta pengendalian mitigasi risiko secara ketat,Kamis (26/03/2026). 
. 


Kesiapsiagaan personel PHR Zona 1 diperkuat dengan penugasan tim tanggap darurat Incident Management Team (IMT) dan Site Emergency Response Team (SERT) selama 24 jam, serta pemeriksaan berkala terhadap peralatan darurat sebagai bagian dari penguatan sistem kesiapsiagaan operasi di seluruh wilayah kerja yang meliputi meliputi Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang, Pertamina EP (PEP) Jambi, Pertamina EP (PEP) Lirik, Pertamina EP (PEP) Pangkalan Susu, Pertamina EP (PEP) Rantau, dan Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO. 


General Manager Zona 1 Mefredi, menyatakan penguatan budaya keselamatan tetap menjadi prioritas pada periode Idulfitri, seiring dengan upaya menjaga seluruh aktivitas operasional berjalan dengan aman. 


“Keamanan operasi selama Idulfitri tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kedisiplinan setiap pekerja dalam menjalankan perilaku keselamatan. Karena itu, aturan keselamatan kerja perusahaan terus kami tekankan di seluruh wilayah kerja,” ujar Mefredi.


Di sisi lain, pengamanan fasilitas operasi turut diperkuat melalui pemeriksaan arus keluar masuk orang, barang, dan kendaraan di area kerja. Pemantauan kondisi sosial dan keamanan di sekitar wilayah operasi juga dilakukan secara berkala, bersama koordinasi dengan aparat setempat untuk menjaga kelancaran operasional.


Terkait dengan pengawasan di lapangan, dilakukan pemantauan cuaca harian berdasarkan informasi dari BMKG. Selain itu observasi aspek Health, Safety, Security and Environment (HSSE) secara rutin,"



Hingga pemeriksaan kondisi kesehatan pekerja secara berkala guna memastikan dalam kondisi fit to work dan fit to task selama menjalankan tugas. 



Terutama untuk lapangan-lapangan yang saat ini sedang melakukan pengeboran seperti di PEP Rantau lokasi RNTDZ 51 dan PEP Pangkalan Susu lokasi PPT-A1.


Dalam menjalankan operasi produksi yang aman dan andal, PHR Zona 1 telah mencatatkan capaian positif selama ini. Sepanjang 2025 lalu, total Recordable Incident Rate (TRIR) sebesar 0,0, atau tidak ada insiden kerja tercatat yang disertai zero Lost Time Injury (LTI), serta 20.369.999 jam kerja selamat. Prosedur yang selama ini telah diimplementasikan dengan baik, pada momen Idulfitri ini dipertahankan bahkan ditingkatkan.



Mefredi menambahkan, disiplin terhadap prosedur keselamatan terus diperkuat dalam setiap aktivitas kerja sebagai upaya mendukung pasokan energi nasional secara aman, andal, dan berkelanjutan. “Selama periode Idulfitri, kami memastikan operasi tetap berjalan normal dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap keselamatan. Ini merupakan dukungan agar produksi nasional tetap terjaga,” pungkasnyanya.(ERi)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Tapsel | Indonesia Berkibar News - Pengurus Cabang Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM FKPPI) 0212/Tapanuli Selatan menyoroti keputusan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengembalikan izin operasional PT Agincourt Resources (PT AR) pada 17 Maret 2026. Organisasi kepemudaan ini menilai kebijakan tersebut berpotensi mengesampingkan proses peradilan yang masih berlangsung serta kepentingan korban bencana hidrometeorologis akhir tahun 2025.


Ketua PC GM FKPPI 0212/Tapanuli Selatan, Rivool Weyn, menegaskan bahwa pengembalian izin di tengah gugatan perdata yang masih diproses pengadilan menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi penegakan hukum lingkungan,Kamis (26/03/2026).


Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 24 Desember 2025, bencana hidrometeorologis yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menyebabkan 1.112 orang meninggal dunia, 176 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang terluka. Di Sumatera Utara sendiri, tercatat 369 jiwa meninggal dan 72 orang hilang. Selain korban jiwa, bencana tersebut merusak 158.096 rumah, 1.900 fasilitas umum, 875 fasilitas pendidikan, serta 806 rumah ibadah.


Atas dugaan kerusakan lingkungan yang memperparah bencana tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata terhadap PT AR dengan nilai ganti rugi Rp 200,99 miliar. Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL sejak 20 Januari 2026. Sidang perdana telah digelar pada 3 Februari 2026, dengan penetapan status quo yang melarang PT AR melakukan aktivitas di lahan seluas 361,82 hektar hingga putusan berkekuatan hukum tetap.


Rivool Weyn mengemukakan bahwa pengembalian izin operasional secara administratif di saat gugatan perdata masih berproses dan status quo masih berlaku menciptakan dualisme status hukum. 


"Status quo yang ditetapkan pengadilan melarang aktivitas di lahan tertentu hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Pengembalian izin operasional berpotensi mengaburkan urgensi penyelesaian proses peradilan," ujarnya.


Aspek kemanusiaan korban menjadi catatan kedua. Organisasi ini menekankan bahwa 369 jiwa di Sumatera Utara dan ribuan korban lainnya belum mendapatkan penyelesaian komprehensif. 


" Menurut hemat kami, bagi keluarga korban, proses ini bukan sekadar soal administrasi izin atau besaran denda. Ini soal pengakuan atas penderitaan yang dialami. Pengembalian izin sebelum ada keputusan hukum yang final terasa mengesampingkan dimensi kemanusiaan dari tragedi ini," tambahnya.


Catatan ketiga terkait konsistensi kebijakan publik. Pada 11 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin lingkungan empat perusahaan termasuk PT AR melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pengembalian izin kurang dari tiga bulan kemudian menunjukkan adanya pergeseran parameter yang perlu dijelaskan kepada publik. 


"Pada Januari 2026, izin dicabut sebagai respons terhadap bencana yang menelan korban jiwa massal. Pengembalian izin sebelum proses hukum selesai menimbulkan keraguan terhadap dasar pertimbangan kebijakan," tutur Rivol.


PC GM FKPPI 0212/Tapanuli Selatan menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pengungkapan parameter lengkap yang menjadi dasar pengembalian izin serta rekonsiliasinya dengan proses gugatan yang sedang berjalan. Kedua, jaminan bahwa pengembalian izin administratif tidak mengurangi urgensi proses peradilan. Ketiga, mekanisme rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi korban bencana di luar ranah perdata. Keempat, pertimbangan untuk menunda pengembalian izin hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.


Rivool Weyn menyatakan organisasinya akan melakukan audiensi dengan DPRD Sumatera Utara, memantau perkembangan persidangan gugatan perdata, serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait.


 "Kami menyoroti kebijakan, bukan memusuhi pembangunan. Namun pembangunan yang mengesampingkan proses hukum dan rasa keadilan korban bukan pembangunan yang berkelanjutan. Kami hanya ingin pemerintah konsisten: jika mencabut izin karena alasan kemanusiaan, maka penyelesaiannya juga harus berbasis kemanusiaan," tutupnya.(Marwan)


Keterangan Foto: Rivool Weyn, Ketua PC GM FKPPI 0212/Tapanuli Selatan, memberikan pernyataan terkait pengembalian izin operasional PT Agincourt Resources.(Marwan)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Samosir | Indonesia Berkibar News - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir yang sekaligus meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga penataan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo. 


Kunjungan ini membawa kabar baik bagi masyarakat Samosir juga sebanyak 556 unit rumah akan mendapat program bedah dari BSPS pada tahun anggaran 2026.


“Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya,” ungkap Maruarar. 


Selain itu Pemkab Samosir juga memperoleh program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare yang tersebar di dua wilayah, yakni Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan, serta Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 sebagai perkampungan. 


Dari total 556 unit BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai usulan Bupati Samosir.


“Negara hadir untuk memberi  rumah yang layak huni bagi masyarakat . Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengnisasi untuk atap agar tidak terlalu panas,” tambahnya.


Sementara itu, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri PKP ke Samosir. 

“Kehadiran Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya pemenuhan rumah layak huni serta penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan,” tuturnya, Kamis (26/03/2026) 


Ia menegaskan, Pemkab Samosir siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. 


“Kami berkomitmen menyukseskan seluruh program ini dengan memastikan data penerima akurat, pelaksanaan tepat waktu, serta hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami juga berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor pariwisata Samosir,” sebutnya. (P Simbolon)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Jakarta | Indonesia Berkibar News - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat penghematan energi sebesar 559.194 Giga Joule (GJ) sepanjang 2025, seiring dengan penguatan berbagai inisiatif efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di seluruh operasional perusahaan.


Capaian tersebut berasal dari penurunan konsumsi energi listrik yang menjadi bagian dari strategi BNI dalam mendukung operasional rendah emisi sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi.


Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar mengatakan, penghematan yang mencerminkan terhadap konsistensi perusahaan guna menerapkan program keberlanjutan secara terintegrasi.


“Penurunan konsumsi energi ini mencerminkan konsistensi BNI dalam menjalankan berbagai program efisiensi energi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan,” ucap Alexandra lewat keterangan tertulis, Kamis (26/03/2026) 


Menurutnya, capaian itu juga sejalan dengan penguatan implementasi konsep bangunan hijau (green building) di lingkungan BNI. Sejumlah gedung operasional perseroan bahkan telah memperoleh sertifikasi dari lembaga independen.


Gedung Menara BNI Pejompongan meraih sertifikasi Green Building Gold, sementara Gedung Plaza BNI BSD memperoleh sertifikasi Green Building Platinum dari Green Building Council Indonesia.


Selain itu, Gedung BNI di kawasan PIK 2 juga mendapatkan sertifikasi Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) level Gold dari United States Green Building Council (USGBC) pada kategori Building Construction.


Alexandra menambahkan, berbagai pengakuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju operasional ramah lingkungan tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga diakui secara nasional maupun internasional.


“BNI akan terus melanjutkan penguatan implementasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis dan operasional sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan,” tegasnya.


Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus memperkuat praktik keberlanjutan, tidak hanya melalui efisiensi energi, tetapi juga melalui pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat.


Capaian penghematan energi ini menegaskan bahwa transformasi menuju operasional hijau tidak hanya menjadi agenda strategis, tetapi juga telah memberikan hasil nyata dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan. (JBR/66)

Baca »
Langganan: Komentar (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Indonesia Berkibar News | REDAKSI
By eduarlink
Diberdayakan oleh Blogger.