Medan |Indonesia Berkibar News - Walikota Medan Drs HT Dzulmi
Eldin S,MSi diwakili Seretaris Daerah Kota Medan Ir.Syaiful Bahri
bersama Wakil Ketua DPRD kota Medan Iswanda Nanda Ramli menerima Laporan
Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik dari APBD Tahun 2017, Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Daerah Semester I Tahun 2018, dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Per 19 Maret 2018.
LHP ini langsung
diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Dra.Vincentia Moli Ambar Wahyuni ,MM,Ak., Rabu (28-03-2018) di
Auditorium Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol
Medan.
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara mengadakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan
Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD Tahun Anggaran 2017,
Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi dari Hasil
Pemeriksaan per 19 Maret 2018, serta Pemantauan Atas Penyelesaian
Kerugian Daerah Semester I Tahun 2018 pada 34 entitas Pemerintah Daerah
di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan,
Ambar Wahyuni, dalam sambutannya mengapresiasi segala usaha yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan tata kelola
keuangan daerah. Namun terkait dengan OTT kita bersyukur untuk Provins
Sumatera Utara tidak ada baik Eksekutif maupun Legislatifnya.
Sementara
itu Kepala Perwakilan memberikan penghargaan atas usaha dari Pemerintah
Daerah se-Provinsi Sumatera Utara yang telah menindaklanjuti
rekomendasi BPK. Upaya tersebut tentu tidak lepas dari keaktifan
Inspektorat dari masing-masing Pemerintah Daerah, untuk terus mendorong
upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
Selanjutnya , kata Ambar Wahyuni.
BPK menyampaikan terima
kasih kepada DPRD atas perhatian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
Semoga hasil-hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan
manfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi
Pemerintah Daerah dan jajaran dalam mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk lebih baik dalam pengeloaan keuangan,ujarnya.(bahren)

Posting Komentar