Sumba Barat Daya | Indonesia Berkibar News - Berdasarkan analisis Dana APBD untuk
pendidikan yang dilakukan oleh Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
BKAD Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur dan tim program pendidikan
INOVASI, untuk kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran, per siswa
sekolah dasar di Sumba Barat Daya (SBD) pada tahun 2018 mendapatkan
dana hanya 3.900 rupiah/bulan atau 46.900/tahun.
Jumlah ini
didapatkan dengan membagi jumlah dana yang dikhususkan untuk peningkatan
mutu pembelajaran SD yaitu RP 3,4 milyar pertahun dengan total 74.662
siswa SD yang ada di SBD.
Secara keseluruhan, total keseluruhan
alokasi pendidikan SBD sebenarnya cukup besar yaitu 281, 9 milyar atau
27,42 % dari total APBD. Jumlah ini lebih besar dari yang diamanatkan
undang-undang yaitu minimal 20% dari APBD.
Namun sayangnya, dana
belanja untuk peningkatan mutu pembelajaran seluruh jenjang sekolah di
SBD hanya 4,55 milyar per tahun atau 0.44 % dari total 1,027 triliun
jumlah total APBD Sumba Barat Daya.
“Jumlah dibawah 1% untuk
peningkatan mutu pembelajaran siswa adalah jumlah yang kecil,” ujar Mus
Mualim, Provincial Policy INOVASI untuk Sumba, di sela sela kegiatan
Konsultasi Publik Analisa Fungsi Dana Pendidikan di SBD,Selasa (07-08-20180).
“Seperti tiga kabupaten lain di Sumba, baik
Sumba Barat, Sumba Timur maupun Sumba Tengah, skema alokasi dana
pendidikan ini peruntukannya perlu diubah. Pendidikan itu perlu lebih
berfokus langsung pada siswa sebagai peserta didik, yang lain adalah
sebagai pendukung. Alokasi dana per-siswa perlu diperbesar,” ujar Mus
Mualim lebih lanjut.
Wakil Bupati Sumba Barat Daya Ndara Tanggu
Kaha yang hadir dalam Konsultasi Publik tersebut sangat setuju dengan
usulan untuk meningkatkan jumlah dana peningkatan mutu pembelajaran
tersebut yang lebih berfokus pada peningkatan literasi siswa sekolah
awal.
“Dana kita besar untuk pendidikan, namun belum menyentuh
persoalan, seperti masalah literasi. Kalau mau realokasi untuk APBD
2019, kita harus duduk bersama-sama dengan DPR,” ujarnya.
Kegiatan
Konsultasi Publik yang dihadiri pemangku kepentingan seperti Dinas
Pendidikan, Bappeda, BKAD, dan beberapa sektor yang lain ini akhirnya
melahirkan beberapa rekomendasi. Diantaranya merelokasi APBD untuk
kegiatan yang berpihak pada peningkatan kualitas mutu pendidikan,
terutama kemampuan literasi dan numerasi Siswa PAUD dan SD. “Diharapkan
nanti ada alokasi pembelian buku bacaan yang sesuai dengan usia anak dan
alat tulis,” ujar Mus Mualim.(rel/torong)
Posting Komentar