Persiapan Pemilu 17 April 2019: RMP Memohon ASN Bersikap Netral


Medan | Indonesia Berkibar News – Ribuan Pendukung  Relawan  Militan Probowo Sandi  (RMP) mengadakan orasinya di  DPRD  Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada hari Jum’at(08-03-2019) menuntut dan memohon Aparat Sipil Negara ( ASN) menjaga kondusifitas masyarakat Sumatera Utara,Pejabat Pemerintah,Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota, Camat, Lurah hingga Kepala Dusun/Lingkungan harus bersikap netral sesuai dengan amanat Undang-undang, kata Ustad Masri Sitanggang yang diikuti ribuan massa diketuai Wan Wahyudin Barus.

Juga mereka menuntut Kapolda Sumatera Utara dicopot dari jabatannya karena “ Tindakan refresit yang dilakukan aparat kepolisian pada 11 orang Aktivitas Islam di Tebing Tinggi. “ Tindadakan yang tidak ber prikemanusiaan, ungkap Masri. Siapa pun pelakunya baik yang menangkap atau memerintahkan penangkapan harus diusut,pintanya.

Ikrima Hamidi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara mengajak para  pendemo untuk mufakat di Komisi A, di Komisi Ustad Ibnu Fajar menjelaskan ASN di Sibolangit berkumpul untuk membicarakan pilihan pada calon tertentu pada pilpres 2019 diceritakan seperti orde baru nyatanya lebih parah pada masa ini, ujar Ibnu Fajar.

Disambung Teti yang mengaku tidak punya partai menjelaskan dirinya disuruh membuka jilbabnya oleh sekelompok orang lain sangat sedih dipaksa membuka jilbab  saya sangat kasihan ummat Islam di Tebing Tingg tindakan tidak punya peri kemanusiaan, kata Teti sambil menangis dan mengaku disekitar lingkungan dan saudaranya banyak non Muslim tapi sangat akor sesama kunjung mengunjungi hari Raya dan Tahun Baru ungkapnya. “ Memohon DPRD Sumut menindak lanjuti keluhan kami, harap Tetti.

Nurdin FUI dari Binjai bertanya singkat. “Banyak anggota DPRD Provnsi Sumatera Utara kenapa Bapak Ikrma saja yang hadir.” Sambung Idris tidak percaya pada KPU dan Bawaslu hanya terjadi pada rejim sekarang yang membuat kerusuhan di Tebing Tinggi bukan FUI tapi kenapa pihak FUI yang ditangkap dan ditahan, ungkapnya bertanya.

Penjelasan dari Ikrmah Hamidi Komisi A yang membidangi  Hukum Fraksi PKS didampingi Rospita Simanungkalit Kasubbag Permasyarakatan Humas DPRD Sumut. Pertanyaan yang dilontarkan Nurdin tidak dapat menjawabnya. Tapi selain itu akan kami sampakan ke Gubsu dan juga disampaikan ke Pusat kami mendorong KPU dan Bawaslu agar bekerja dengan baik supaya kepentingan dan keperluan data pemilu betul betul dilaksanakan seperti penyampaian surat suara, jelas Ikrimah.

Ikrimah juga menghimbau jangan ada bersifat dendam. “ Misalnya bekuasa nomor urut 01 dendam pihak nomor urut 02 berkuasa pilpres nomor urut 02 dendam pihak nomor urut 01.” Kalau begitu terjadi kapan negara kita ini dapat tentram tetap begini saja kita jaga jangan terjadi sipat dendam, pintanya.

Ditanya wartawan IBN dilain tempat Wan Wahyudin Barus. Ketua RMP ( Relawan Militan Prabowo Sandi ) berapa jumlah anggota orasi yang datang ke DPRD Sumut ini dan apa harapan Bapak  pelaksanaan Pilpres Tahun 2019 ini. “Aksi demo pada hari ini berjumlah lebih seribu orang dan harapan saya pilpres aman dan netral pelaksanaan  bagi pejabat ASN, Polri, KPU dan Bawaslu tidak memihak pada calon tertentu bersikap neral semoga pilpres 17 April 2019 ini aman semua kita berharap demikian juga,pintanya.(bahren)