Bahas P-APBD, DPRD Medan Temukan Anggaran DKP Banyak Mubazir

Medan | Indonesia Berkibar News - Komisi IV DPRD Medan menyoalkan banyaknya anggaran tak jelas dan terkesan mubazir di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan. Seperti anggaran untuk uang makan ASN dan honor serta jaminan kesehatan tenaga profesional.

Hal ini disoalkan beberapa Anggota Komisi IV dalam rapat pembahasan Perubahan APBD TA 2019 dengan DKP, Selasa (13-08-2019). Seperti diutarakan Paul MA Simanjuntak yang menyoalkan anggaran Rp 700 juta untuk uang makan ASN maupun honor di DKP. "Anggaran Rp 700 juta ini sangat banyak untuk biaya makan,"kata politisi PDI Perjuangan ini.

Begitu juga disoalkan anggaran untuk jaminan kesehatan tenaga profesional yang mencapai Rp 200 juta. Selain itu ditanyakan juga adanya pergeseran anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pengadaan tambahan 15 unit truk konvertor.

Soalan ini diajukan Salman Alfarisi, Wakil Ketua Komisi IV dalam rapat yang dihadiri Kadis DKP Medan M Husni. "Perubahan anggaran Rp 20 miliar ini sebelumnya tak ada dimasukkan dalam R-APBD, kenapa?" tanya politisi PKS ini.

Menjawab itu, Husni menyebutkan sebelumnya di R-APBD sudah mengajukan tambahan 20 unit truk pengangkut sampah alias konvektor. Pihaknya menargetkan tahun 2019 ini ada 55 unit truk konvektor, sehingga diajukan kembali tambahan 15 unit. Sementara saat ini, DKP sudah memiliki 20 unit truk konvektor.

"Kami menargetkan ada 55 unit truk konvektor, karena itu diajukan lagi tambahan 15 unit,''ujar Husni pada rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, Ilhamsyah.

Komisi IV meminta agar DKP lebih fokus menjaga kebersihan dan perawatan lampu jalan. Karena sampai saat ini, masih banyak ruas jalan yang tidak ada lampu jalan, maupun mengalami kerusakan. Disamping itu, masalah sampah hingga saat ini masih menjadi momok di kalangan masyarakat.

Dewan meminta agar perda sampah segera diterapkan. Dengan adanya sanksi, masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan. "Kita masih bicara soal sampah, sementara di daerah lain sudah membahas go green. Tolong diperhatikan masalah sampah ini, jangan lagi ada sebutan 'Medan Kota Terjorok',"sebut dewan.

Dalam paparannya, Husni menyebutkan dari 8000 titik lampu jalan yang diusulkan, pihaknya masih memenuhi 2000 titik saja. Sementara untuk masalah sampah, Husni mengatakan masih minim transportasi. DKP membutuhkan 340 unit angkutan sampah, dan saat ini yang dimiliki hanya 273 unit.(torong/zul)