Pemprov Sumut Siapkan Rp1,5 Triliun Untuk Percepat Penanganan Covid-19

Pemprov Sumut Siapkan Rp1,5 Triliun

Untuk Percepat Penanganan Covid-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sangat serius melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan sejak pandemi Covid-19 sejak melanda daerah ini. Berkerja sama dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat serta berbagai elemen masyarakat, hingga menyiapkan anggaran Rp1,5 Triliun.

Anggaran Rp1,5 Triliun yang merupakan refocusing dari APBD 2020 ini sesuai arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi difokuskan untuk bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi. Skema rancangan anggaran tersebut dilakukan sebanyak tiga tahap, mulai April-Juni, Juli-September sampai Oktober-Desember.

“Awalnya memang untuk kesehatan, tetapi di jalan ada perubahan dan diberikan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Karena itu tahap pertama ini kita siapkan Rp502,1 miliar,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memimpin Rapat Koordinasi Rancangan Anggaran Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, baru-baru ini.

Tahap kedua dan ketiga yakni Juli-September dan Oktober-Desember 2020, Pemprov Sumut juga memproyeksikan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp500 Miliar sehingga untuk penanganan Covid-19 keseluruhannya mencapai Rp1,5 Triliun lebih dari hasil refocusing APBD 2020.

Refocusing anggaran tersebut antara lain berasal dari belanja langsung (PAD), sehinga proyeksi pendapatan sebesar Rp4,9 Triliun untuk APBD 2020 akan diarahkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga Dana Alokasi Umum (DAU) yang diproyeksikan pengurangannya hingga Rp500 Miliar. “Kami dibantu Kejaksaan, BPKP serta dipantau KPK. Kalau ada anggaran yang keliru, tolong diingatkan supaya bisa kita perbaiki,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara soal penanganan kesehatan, lanjut Edy, pihaknya akan menerima alat rapid test sebanyak 46.000 buah untuk digunakan memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19. Khusus kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, dirinya menegaskan bahwa provinsi ini merupakan pintu gerbangnya melalui jalur laut.

“Kita memang mungkin rugi dari segi logistik, tetapi kesehatan dan keamanan itu penting, khususnya kepada para TKI yang terus masuk. Jadi sekarang ini masih masalah kesehatan. Kita terus maksimalkan bagaimana wabah ini bisa selesai,” jelasnya.

Fokus selanjutnya yang juga dibahas Gubernur bersama unsur Forkopimda adalah paska penanganan kesehatan atau setelah keadaan normal kembali. Sebagaimana disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi masa normal sebelumya di Indonesia sebesar 5,2 %, sedangkan saat ini turun menjadi 0,5 %.

“Dinas yang bisa membantu untuk dampak kedua (dampak ekonomi), seperti bidang pertanian atau peternakan, jangan semua dilakukan realokasi. Sebab wabah ini sudah mendunia, tetap antisipasi konsekuensi terburuknya. Sehinga pasca penanganan kesehatan ini, kita harus sudah pikirkan apa untuk membangkitkan ekonomi,” jelasnya.

Begitu juga untuk kesiapan tenaga kesehatan yang saat ini jumlahnya menurut Gubernur masih terbatas, jika dibandingkan prediksi peningkatan jumlah pasien. Untuk itu diharapkan TNI/Polri ikut membantu penugasan dokter yang ada, mengingat yang sudah ada saat ini dimaksimalkan untuk penanganan di beberapa RS rujukan saja, seperti RS GL Tobing dan Martha Friska II.

Penanganan Pasien Covid-19

Untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19, Pemprov Sumut bekerja sama dengan para rumah sakit telah mempersiapkan sebanyak 1.500 Kamar Isolasi untuk penangana pasien Covid-19. Selain lima Rumah Sakit (RS) rujukan utama menangani pasien Covid-19 yakni RSUP H Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih, RSUD Tarutung dan RSUD Padangsidimpuan, kini sudah disiapkan RS lain mengantisipasi lonjakan pasien, diantaranya RS GL Tobing (49 kamar), Martha Friska (230 kamar), RSUD Abdul Manan Simatupang (12 kamar), RSUD Gunungsitoli (36 kamar).

Serta disiapkan RS darurat yang dimiliki oleh Pemprov Sumut dengan jumlah sebanyak 1.168 kamar, sehingga total seluruhnya 1.500 kamar. Pemprov bersama kabupaten kota juga telah menyiagakan sebanyak 206 RS yang tersebar di wilayah Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah juga meninjau langsung kesiapan sejumlah rumah sakit rujukan tersebut, baik yang ada di Kota Medan maupun yang ada di sejumlah daerah kabupaten/kota.

“Saya ke sini mau lihat semuanya. Saya tanya ke pasien tadi di dalam, kondisinya baik. Berarti kalian (tenaga kesehatan) melaksanakan tugas dengan baik. Saya sempat berfikir negatif, tetapi setelah saya lihat semua oke,” ujar Gubernur saat meninjau kondisi pasien dan petugas kesehatan di RS rujukan penanganan Covid-19, Martha Friska Medan, Selasa (5/5)

Meskipun tidak dibenarkan bertemu langsung, Gubernur menceritakan bagaimana ia bisa menjalin komunikasi hingga dirasakan sedekat mungkin dengan warga yang dirawat di RS tersebut. Karena itu, dirinya melakukan sambungan telepon sambil melihat keadaan di dalam ruangan pasien melalui CCTV.

 “Jadi mereka ini kan rata-rata sudah di atas 14 hari. Secara laporan ke saya, mereka sehat dan sudah stabil, tetapi menunggu kepastian hasil Swab yang sudah dilakukan atau yang dikirim ke Jakarta. Setelah saya lihat, mereka sehat, bahkan saya suruh push up,” sebut Edy, usai berbicara kepada 8 orang pasien di dalam RS.

Edy juga menyinggung soal adanya kabar miring tentang petugas kesehatan yang ditelantarkan atau tidak diurus Pemprov Sumut atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurutnya isu itu sangat kurang baik, mengingat selain upaya terus dilakukan semua pihak guna menuntaskan wabah ini, tenaga kesehatan juga tetap bersemangat merawat pasien.

Usai meninjau pasien ke dalam RS dan bertemu langsung dengan petugas kesehatan di halaman gedung, Edy juga menyempatan diri menemui para petugas keamanan yang berjaga di halaman parkir dan pintu gerbang RS. Ia pun memberikan motivasi kepada personel Satpol PP dan TNI/Polri agar tetap semangat mengawal penanganan Covid-19 hingga tuntas.

Jaring Pengaman Sosial untuk Masyarakat 

Untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemprov Sumut juga telah, sedang dan akan terus menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berhak menerima, baik berupa alat kesehatan maupun bahan pangan pokok. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan arahan dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, bantuan yang bersumber dari dana APBD Sumut tersebut diarahkan untuk kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, jaring pengaman sosial,  dan stimulus ekonomi.

Terkait dengan kesehatan, ditujukan untuk penyiapan rumah sakit (RS) khusus Covid-19, alat kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan dan bahan-bahan  serta operasional pendukung kesehatan lainnya. Saat ini sudah beroperasi RS khusus Covid-19 yaitu RS GL Tobing dengan kapasitas 49 kamar, RS Marta Friska 1 dengan kapasitas 120 kamar, dan dalam persiapan RS Marta Friska 2 sebanyak 110 kamar dan wisma atlet 99 kamar, serta beberapa lokasi lainnya untuk mencapai target 500 kamar.

Selain itu, sudah disiapkan pula tempat karantina sementara di Kabupaten Batubara bagi pekerja migran Indonesia yang kembali ke Sumut dan yang transit di Sumut. Tempat karantina sementara ini juga akan disiapkan di Kota Tanjungbalai.

Bantuan logistik kesehatan ini didistribusikan kepada rumah sakit rujukan dan non rujukan serta  RSUD seluruh kabupaten/kota termasuk tempat karantina sementara dan petugas yang melakukan tugas dalam rangka penanganan Covid-19.

Sedangkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan pantas menerima bantuan atau keluarga prasejahtera. Mengingat kondisi masyarakat saat ini sudah mendesak memerlukan bantuan, maka JPS yang akan disalurkan berupa bantuan sembako kepada 1.321.426 KK, sesuai dengan  jumlah KK prasejahtera yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

DTKS digunakan sebagai pedoman jumlah penerima bantuan, tetapi dalam penyalurannya diperhatikan kondisi calon penerima. Bila ternyata kondisi keluarga tersebut tidak pantas menerima (walaupun termuat dalam DTKS), maka tidak diberi bantuan dan dikeluarkan dari daftar. Sedangkan bila terdapat keluarga yang memang pantas menerima bantuan, walaupun tidak termuat dalam daftar DTKS, maka diberikan bantuan dan dicatatkan namanya dalam daftar. Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sekaligus memvalidasi data.

Bantuan ini disalurkan kepada gugus tugas kabupaten/kota yang selanjutnya mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima oleh kepala desa/lurah bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas. Penyaluran ini direncanakan telah terlaksana sebelum Hari Raya Idulfitri.

Di samping bantuan dari APBD Provinsi Sumut tersebut, PDAM sebagai BUMD Provinsi Sumut, juga membantu meringankan beban masyarakat tertentu dengan memberlakukan pembayaran gratis selama 3 bulan terhadap pelanggan air kategori rumah tangga 1 (rt-1) dan pelanggan sosial yang terdiri dari rumah-rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, yayasan yatim piatu juga Puskesmas.

Kemudian bantuan dalam betuk stimulus ekonomi untuk  membantu para pelaku usaha yang terdampak Covid-19, agar dapat menggerakkan usahanya untuk kepentingan ekonomi keluarganya dan perputaran ekonomi daerah.  Stimulus ini  lebih diutamakan bagi para pelaku UMKM, koperasi dan kelompok usaha, termasuk petani, peternak dan nelayan, berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dan peningkatan daya saing.

Sementara itu, ada juga bantuan yang disalurkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) yang berasal dari donasi masyarakat. GTPPC menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dari gugus tugas pusat/kementrian,  dari perusahaan, asosiasi, kelompok profesi, kelompok masyarakat maupun perorangan, yang saat ini terkumpul di GTTPC dalam bentuk uang tunai, bahan pangan dan alat/bahan kesehatan.

Uang tunai, katanya, yang diterima sampai saat ini belum digunakan, masih dicadangkan untuk hal-hal yang diperlukan nantinya.  Sedangkan bahan pangan yang diterima telah, sedang, dan akan terus didistribusikan,  khususnya kepada panti-panti asuhan dan panti jompo (disampaikan langsung ke panti tersebut), mahasiswa luar Provinsi Sumatera Utara dan luar Medan yang tidak dapat kembali ke daerahnya (disalurkan langsung kepada mahasiswa di asrama dan perguruan tingginya).

Juga disalurkan kepada para tokoh-tokoh agama (disalurkan melalui organisasi induk masing-masing agama), guru-guru honorer (disalurkan melalui sekolah tempat  bertugas), serta alat/bahan kesehatan disalurkan kepada rumah sakit rujukan, rumah sakit non rujukan dan rumah sakit umum daerah, serta para petugas yang memerlukan dalam penanganan Covid-19.

Apresiasi Pemerintah Pusat

Dalam rilis yang dikeluarkan Kementian Dalam Negeri (Kemendagri),  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara masuk dalam 10 daerah terbesar yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

"Sumut menganggarkan Rp502 miliar lebih dan masuk dalam 10 besar daerah yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19,” ujar Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak kepada Gubsu Edy Rahmayadi melalui videoconference saat acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut bersama bupati/walikota se-Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (23/4).

Haposan mengharapkan agar Pemprov Sumut mampu menyelaraskan rencana pembangunan dengan kabupaten/kota. "Di tengah Covid-19, saat daya beli menurun, laju perekonomian melambat dan tingkat pengangguran meningkat perlu adanya langkah konkret yang harus diambil. Untuk itu perlu lebih terbuka agar melakukan perencanaan yang produktif untuk masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Haposan juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5,22 % tahun 2019. Apalagi pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh lapangan usaha. “Untuk itu, tahun ini harus lebih baik lagi. Selamat melaksanakan Musrenbang RKPD, semoga apa yang dibahas di RKPD ini bisa dilaksanakan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada pembukaan acara menyampaikan pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 harus dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority, yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Lakukan percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Menteri untuk percepatan pembangunan," ujar Gubernur.

Menyikapi kondisi Covid-19 di Sumut saat ini, Gubernur mengharapkan agar bupati/walikota se-Sumut dapat melaksanakan dan menerapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran, serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

"Manfaatkanlah anggaran yang ada untuk belanja kesehatan, seperti pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk kebutuhan rumah sakit, baik itu membeli APD atau pun keperluan lainnya. Lalu lakukan Stimulus Ekonomi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui penyelenggaraan pasar murah. Terakhir lakukan pemberian bantuan bahan pokok atau bantuan lainnya kepada masyarakat yang terdampak Covid 19, baik itu pasien PDP atau pun masyarakat yang rentan seperti buruh harian, pekerja yang diputus kontraknya dan masyarakat miskin dan rentan miskin baru," tambahnya.

Usai dibuka, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan Sumut. "Pertama, yaitu dengan mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengubah hasil-hasil pertanian dan perkebunan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia. Kemudian mempercepat pembangunan sumber daya manusia dengan fokus peningkatan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan pendidikan vokasional,"ujarnya.

Suharso pun menambahkan pentingnya meningkatkan produktivitas budidaya pertanian yang sebagian besar merupakan usaha rakyat dan bernilai ekonomi cukup tinggi (kopi, holtikultura, karet, sawit Memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa.** (Bundo)