Medan | Indonesia Berkibar News - Pemerintah Pusat terus berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Sumatera Utara (Sumut). Dengan harapan pembangunan proyek-proyek tersebut lebih cepat rampung dan mampu membantu peningkatan perekonomian nasional.
Ada empat kawasan strategis nasional yang ada di Sumut, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung bersama pelabuhannya.
Selain itu, ada empat proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pusat seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Proyek-proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak besar pada pembangunan Sumut.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada Pemerintah Pusat agar keterlibatan daerah ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Hal ini di sampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumut secara virtual, Rabu (24/03/2021)
“Cukup banyak proyek strategis nasional di Sumut, tetapi kita berharap keterlibatan daerah semakin ditingkatkan agar rakyat kita juga merasakan langsung pembangunan ini. Misalnya, untuk rest area di jalan tol, Pemkab diberikan kewenangan sehingga UMKM di daerah tersebut berkembang. Begitu juga pertanian. Petani-petani kita harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan malah perusahaan-perusahaan besar,” kata Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.
Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian Edy Rahmayadi. Dia meminta proses pembangunan di Sumut tidak malah merusak lingkungan yang ada, karena pembangunan infrastruktur ini membutuhkan bahan dan lahan yang tidak sedikit.
“Janganlah mengambil pasir atau batu secara ilegal dari sungai sehingga sungai itu rusak atau mengeruk bukit sehingga terjadi longsor, perhatikan dampak lingkungannya. Jangan pula di satu sisi kita membangun sisi lain kita merusak. Ini perlu dikoordinasikan dengan benar ke kabupaten,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis.
Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah kendala pada proyek strategis nasional dan daerah ini bisa cepat diselesaikan. Dengan begitu perekonomian kita bisa cepat bergerak dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
“Tentu ada kendala, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat kita, sengketa lahan dan lainnya. Karena itu, kita sekarang terus fokus, ada kendala kita kejar dan cepat selesaikan sehingga pembangunan ini tidak tertunda-tunda,” kata Luhut.
Progres pembangunan proyek strategis nasional dan daerah di Sumut menurut Luhut sudah berjalan dengan baik, namun dia meminta semua Kementerian dan para pemangku kepentingan terus berkoordinasi. Dengan begitu kendala dan masalah di lapangan cepat terselesaikan. “Kita terus berkoordinasi, semua kementerian dan Pemda yang terlibat agar kita segera tahu apa masalah di daerah dan bagaimana solusinya,” terang Luhut.
Rapat terbatas ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen masing-masing Kementerian terkait. Sedangkan di Rumah Dinas Gubernur Sumut hadir Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Bambang Pardede, Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Zubaidi dan OPD terkait. (torong/bundo)
Medan, Suara Nasional
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar pemeriksaan kendaraan dinas dilakukan lebih teliti dan lengkap. Sehingga pengelolaan aset Pemprov ke depan lebih optimal.
Hal ini disampaikan Wagub Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck, saat meninjau pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas yang dilaksanakan di Lapangan Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Medan, Rabu (24/3).
Saat meninjau, Ijeck ikut melakukan pemeriksaan terhadap aset kendaraan roda empat. Dirinya menemukan beberapa kendaraan yang kondisinya cukup parah, sehingga ia meminta pemeriksanaan kendaraan dilaksanakan lebih teliti dan hasilnya dilaporkan secara lengkap.
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan, tapi saya minta harus dikoreksi lagi karena pelaksanaanya tidak sesuai. Detail pemeriksaan saya minta harus dikoreksi kembali. Kepada BPKAD dan dinas terkait yakni inspektorat, BP2RD, Dinas Perhubungan, mereka hadir bukan sekadar hadir, tapi dengan tupoksinya dalam pemeriksaan. Ini harus jelas,” tegas Ijeck.
Ia berharap, pelaksanaan Apel Kendaraan ini bukan hanya mengejar target mobil yang diperiksa, tapi juga mengejar hasil yang maksimal. “Kita ingin mengejar manfaatnya. Jadi hari ini, jangan kejar target, selesai dengan banyak kendaraan bukan. Kalau waktunya kurang, tambah, perpanjang,” ujar Ijeck.
Dijelaskannya, pelaksanaan Apel Kendaraan ini untuk menertibkan dan menginventarisasi aset-aset kendaraan roda empat yang dimiliki Pemprov Sumut. Nantinya tidak hanya kendaraan, kata Ijeck, setelah ini akan juga dilakukan pendataan aset lainnya, baik yang bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah.
Ijeck juga menginginkan dilakukannya evaluasi terhadap pengguna mobil dinas yang disinyalir memiliki lebih dari satu mobil dinas, serta kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya. “Ada yang mobil dinasnya lebih dari satu, ini tak dibolehkan. Ada orang-orang tertentu, jabatannya tak layak dapat kendaraan, ini juga tak diperbolehkan,” jelas Ijeck.
Dalam pelaksanaan Apel Kendaraan ini, diharapkan Ijeck juga bisa mendata kelayakan unit yang dimiliki. Jika ada kendaraan yang memang sudah tidak layak, Ijeck juga meminta agar bisa dihapuskan dari aset.
Melalui Apel Kendaraan ini, Ijeck meminta agar menertibkan kendaraan kendaraan yang belum disiplin membayar pajak kendaraan. Karena, dari hasil pemeriksaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Sumut, tunggakan kendaraan yang tidak bayar pajak adalah kendaraan dinas milik pemerintah.
Apel Kendaraan ini diharapkan dapat membantu Pemprov Sumut dalam melakukan efisiensi anggaran, karena, dijelaskan Ijeck, Pemprov tidak diperbolehkan membeli kendaraan baru mengingat jumlah yang ada sudah cukup banyak.
“Karena di periode Pak Edy dan saya, tidak diperbolehkan membeli kendaraan, karena jumlah yang ada sudah cukup banyak. Kedua kita mau efisiensi, waktu, terutama anggaran dan efisiensi pemanfaatan dari aset aset, kedua juga tanggung jawab aset,” jelas Ijeck.
Menanggapi koreksi yang diberikan Wagub Musa Rajekshah, Kepala BPKAD Ismael P Sinaga menyampaikan, akan memaksimalkan pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas Pemprov Sumut dengan melakukan pemeriksaaan yang lebih detail dan lengkap.
“Tiap hari kita akan lakukan evaluasi, seperti arahan Pak Wagub tadi, artinya, atas kegiatan kita dua hari ini akan kita evaluasi sehingga hasilnya akan lebih optimal, dan lebih efektif untuk apel kendaraan yang kita laksanakan tahun ini. Mengenai target, sesuai arahan Pak Wagub, kelihatannya akan ditambah waktu pelaksanaan apel kendaraan ini, akan kita lihat sesuai kebutuhan,” jelas Ismael.
Ismael menegaskan, Apel Kendaraan bukan hanya sekedar formalitas pemeriksaan cek fisik kendaraan saja. Ia meminta para petugas agar serius melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil sesuai kondisi.
“Ini bukan hanya formalitas, tapi dilaksanakan dengan serius. Kita sudah instruksikan para petugas untuk melakukan tugas dengan baik, dan setiap kendaraan yang diperiksa, harap dilaporkan sesuai keadan di lapangan, dalam laporan yang akan disampaikan ke Gubernur Sumut, Wagub Sumut, serta Sekda,” jelas Ismael.(torong/bundo)
Posting Komentar