Medan | Indonesia Berkibar News - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd mengingatkan kepada Pemerintah Kota Medan agar lebih berempati terhadap kesulitan rakyat, karena saat ini kebutuhan pangan banyak yang naik. Dikuatirkan inflasi akan melewati batas normal.
Hal ini juga terkait adanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2022. Mendagri meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi.
“Diminta Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antardaerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah,"kata Dhiyaul Hayati mengutip pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kamis (01/09/2022).
Dewan yang duduk di Komisi III ini menegaskan Pemko Medan harus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui dinas terkait. Seperti pengadaan pasar murah. Dalam hal ini juga harus dilakukan fungsi kontrol dan pengawasan dengan benar.
"Pasar murah dan jaminan ketersediaan bahan pangan harus dikontrol,"ujarnya seraya mengimbau agar Pemko Medan melalui OPD terkait menjaga ketersediaan bahan pokok berikut mengantisipasi inflasi dan menjaga kestabilan harga.
Selain itu juga, Pemko Medan diminta segera mengeluarkan hak-hak masyarakat yang tertunda. Bansos dan dan Insentif untuk Guru Honor juga segera dicairkan.
"Belanja Tak Terduga bisa digunakan untuk beberapa program pengendalian inflasi daerah jika belum dianggarkan,"ungkap politisi PKS ini.
Dalam hal ini Dhiyaul mengharapkan Pemko Medan lebih bijaksana menyerap APBD dan lebih berempati kepada kesulitan rakyat. Program-program yang sifatnya seremonial, lebih baik dikesampingkan dan diharapkan fokus pada permasalahan rakyat banyak.(bundo)
Posting Komentar