Padang Sidempuan | Indonesia Berkibar News - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gunung Sitoli Drs. Oimonaha Waruwu, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Cabang Padang Sidempuan (Wilayah 12 Kabupaten Kota) DR. Sanco Simanullang, didampingi Kepala Cabang Perwakilan (KCP) Nias Gunung Sitoli Sugiyanto di Gunung Sitoli, Selasa, 7 Maret 2023 sebagaimana dilansir BP Jamsostek Padang Sidempuan, Jumat (17/03/2023).
Sekda Oimonaha didampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Arham Dusky Hia, M.Si dan Kadis Perdagangan & Ketenagakerjaan Yurisman Telaumbanua S.Sos.
Kakacab Sanco Simanullang dalam keterangannya menyebutkan, kehadirannya di Kepulauan Nias khususnya di Kota Gunung Sitoli, guna mengoptimalkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Disebutkan, kesejahteraan pekerja dan keluarganya merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah, sehingga Inpres No 2 tahun 2021 dikeluarkan.
“Karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan instruksi, guna mendorong seluruh kementerian, termasuk Pemerintah Daerah, untuk segera mengambil langkah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” beber mantan Kepala KCP Sibolga dan Karo.
Diutarakan, Kemendagri telah mendorong seluruh Kepala Daerah, untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jamsostek.
“Termasuk memastikan seluruh pekerja, terutama Pegawai Pemda dengan status non- Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menjadi peserta BP Jamsostek,” ujarnya.
Minim
Sementara itu Kepala KCP Nias Gunung Sitoli Sugiyanto membeberkan, berdasarkan data BP Jamsostek Gunung Sitoli, jumlah kepesertaan di Kota Gunung Sitoli, sektor Penerima Upah (PU) baru mencapai 14.25%, sedangkan Bukan Penerima Upah (BPU) hanya 1.09 %.
Untuk kategori Non ASN mendaftar, sekitar 931 Orang, sedangkan Aparatur Desa baru 160 orang (16 Fesa).
Dibandingkan dengan BPJS Kesehatan, yang sudah mencapai Universal Health Coverage sebesar 99.8 %, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Universal Labour Covereage) tergolong minim, hanya 5.9 % dari 61.848 orang pekerja, baik pekerja di Badan Usaha, maupun pekerja mandiri (bukan penerima upah).
Disebutkan Sugiyanto, kendati sejumlah usaha dan pendekatan digelar, namun masih banyak pekerja yang belum menjadi peserta.
Ia berharap, seluruh pekerja dapat secara peralahan menjadi peserta, termasuk Aparatur Desa di tahun 2023.
“Apabila menggunakan dana ADD, menmbiayai 100 sampai 200 orang per Desa, akan berakibat kenaikan cakupan kepesertaan sangat signifikan.
Semoga Pemko, khususnya Pemdes dapat pro kepada pekerja rentan,” ujar Sugiyanto.
Dukung
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, terdapat 898,69 ribu jiwa penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Nias pada Desember 2021.
Pemerintah Kota Gunung Sitoli mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Bumi Tano Niha.
Lantaran telah dikeluarkannya Peraturan pendukung berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) dan juga instruksi Wali Kota, diharapkan dapat terus dioptimalkan.
“Saat ini komunikasi kita dengan BP Jamsostek sudah jauh lebih efektif. Kita sudah keluarkan Perwal dan instruksi. Bahkan, kita sudah gaet seluruh perangkat Desa,” jelas Sekda.
Kendati semestinya iuran bisa diambil dari dana Desa, namun pihaknya belum mewajibkan hal itu.
Tetapi secara perlahan, lanjutnya, akan terus digalakkan dan didorong pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan jika dalam hitung-hitungan masuk 10 orang per Desa, gaungnya bakal lebih besar.
Lantas apabila mereka sudah mengerti fungsi dan manfaat, diharapkan dapat menjadi corong perpanjangan informasi hingga tingkat Desa.
“Tahap pertama sudah kita sampaikan kemarin kepada seluruh Desa. Yang pasti kehadiran BPJS Ketenagakerjaan akan sangat membantu warga pada masa sulit, bila resiko kematian dan kecelakaan kerja terjadi,” sebut Oimonaha.
Sedangkan kalangan Badan Usaha, Sekda mengaku kesadaran Pengusaha tergolong rendah dan sulit diyakinkan keuntungan dan manfaat mengikuti program Jamsostek.
Mirisnya, Adminisrasi Ketenagakerjaan berupa wajib lapor dan pendataan lainnya, berlum tercatat dengan baik.
Meski begitu, lanjutnya, Sekda meyakinkan bahwa Pemko Gunung Sitoli pasti mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021.
“Pak Wali sendiri tidak masalah, sangat mendukung. Kemarin itu ada Satpol PP meninggal, sudah diberi santunan pada acara HUT 17 Agustus dihadapan publik. Sudah banyak tahu manfaatnya,” ungkap Sekda.
Sedangkan untuk mencapai Universal Labour Coverage (Cakupan Perlindungan Menyeluruh Ketenagakerjaan), Pemko siap mendukung BP Jamsostek, tak ubahnya dengan BPJS Kesehatan.
“Kita akan intensifkan, kita siap mengerjakan apa yang bias kita dukung, sama halnya dengan BPJS Kesehatan. Kami juga mau Cakupan Ketenagakerjaan 100 persen, termasuk seluruh tenaga kerja formal dan informal,” ujar Sekda.
Ia membeberkan, selain ribuan Aparat Pemerintah di Desa, THL, dan semua pekerja yang berhubungan dengan Pemko, pihaknya juga mendorong organisasi Korpri jadi peserta.
“Sudah kita diskusikan keanggotan Korpri sekitar 1500 jiwa. Mudah-mudahan segera berkembangl,” katanya.
Untuk jumlah lebih besar, Sekda menyebut, ada baiknya menggaet kalangan keagamaan.
Pendekatan kepada Organisasi keagamaan yang Jemaatnya cukup besar, perlu menjadi perhatian serius, seperti BNKP, Gereja Amin dan ONKP, termasuk kalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadyah.
“Ketika BNKP yang Jemaatnya besar, memberi surat ajakan ke Jemaat, lewat saya kira akan berdampak besar.
Persoalannya bagaimana pendekatannya. Maka sering-sering diingatkan. Kita siap berkoordinasi ke depan,” pungkas Sekda. (TS)
Posting Komentar