Persiapan Pemilu Sumut On The Track,Ketua Komisi II DPR Akui Koordinasi Pemprov, KPU Dan Bawaslu Berjalan Baik

24 Juli 2023

 



Medan | Indonesia Berkibar News - Persiapan Pemilu serentak tahun 2024, di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berjalan dengan baik. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ini berkat koordinasi yang apik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemolihan Umum (Bawaslu).

Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan hal tersebut usai rapat dalam rangka kunjungan kerja ke Sumut, Senin (24/07/2023) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Menurutnya, sejauh ini belum ada masalah yang berarti terkait persiapan Pemilu serentak tahun 2024.

"Sejauh ini sudah tidak ada masalah, dan sudah dijelaskan sudah dilakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan sudah ditentukan jumlah TPS nya, jadi bisa bisa menyatakan so far on the track," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang datang bersama beberapa anggota Komisi II DPR RI.

Dia menekankan, saat ini persiapan hanya perlu diintensifkan selama enam bulan ke depan, agar persiapan benar-benar matang. Terutama soal koordinasi antara KPU, Bawaslu dari tingkat daerah ke pusat.

"Tinggal sisa enam bulan ini perlu diintensifkan terutama teman-teman di KPU dan Bawaslu, bukan hanya tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke pusat," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan agar penyelenggara lebih baik dalam mempersiapkan pemilu. Penyelenggara sebagai juri, menurutnya harus menjalankan tugas dengan baik.

"Memang ini rutinitas,  tetapi tentu harus dipersiapkan matang dan penyelenggara sebagai juri harus bertanggung jawab, karena ini seperti kompetisi olahraga, semua mau menang, nah ini lah yang diatur dengan baik," kata Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi juga menyampaikan Pemilu akan mempengaruhi tata kelola pemerintah lima tahun ke depan, oleh karena itu penyelenggaraanya sangat penting. "Ini pekerjaan besar, kalau cacat terganggu tata kelola pemerintahan dan bangsa ini," kata Edy Rahmayadi.

Hadir pada rapat ini, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, Kepala Badan Strategi Kebijakan dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri, serta unsur Forkopimda lainnya. Hadir juga Ketua KPU Sumut Herdensi, Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis, Ketua KPU dan Bawaslu kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut. (bundo/torong)