Medan | Indonesia Berkibar News - Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) menyampaikan orasi di DPRD Kota Medan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang lalu ditujukan kepada Kadis Perhubungan Kota Medan (IL) terkait dugaan penggelapan dana honorer PNS dan PHL, pada saat itu mereka minta diadakan RDP di Komisi 4 DPRD Kota Medan.
Pada Selasa (05/09/2023) Formasi dipimpin Andi memenuhi panggilan Komisi 4 DPRD Kota Medan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Haris Kelana bersama anggotanya Renville P.Napitupulu, Edwin Sugesti Nasution, SE.MM, David Roni Ganda Sinaga, SE.
Mengawali pertanyaan yang disampaikan Haris Kelana permasalahan Kadis Perhubungan Kota Medan IL tidak hadir dalam pertemuan rapat dengar pendapat dengan alasan ada urusan yang lain yang diperwakilkan Sekretaris Dishub Suriono.
Dijelaskan Andi permasalahan yang mereka terkait dugaan kasus penggelapan dana honorer/intensif PNS dan PHL di Dinas Perhubungan Kota Medan.
Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Medan hal tersebut berarti permasalahan korupsi, jika permasalahan korupsi itu bidangnya di Komisi 2 ujar Hari Kelana.
Namun demikian, Haris Kelana mintak penjelasan dari BKD Inspektorat yang dihadiri Sulaiman Harahap.
" Menurut Sulaiman Harahap menjelaskan menurut surat dari Kejaksaan Negeri Medan yang diterima dugaan pungutan liar bentuk penggelapan tidak dapat dibuktikan, " ujar Sulaiman.
Haris Kelana dalam penjelasan Sulaiman. Mengajak FORMASI, supaya lebih jelas permasalahan tersebut diarahkan ke Komisi 2 harap Haris.
Arahan tersebut FORMASI Sepakat dengan Komisi 4 DPRD Kota Medan Rapat lanjut ke Komisi 2.
Ditanya wartawan, Koordinator FORMASI (Andi) Menurut Ketua Komisi 4 Rapat diarahkan ke Komisi 2 dapat dijelaskan waktu hari dan tanggalnya.
Andi tidak dapat menentukan hari dan tanggalnya, tapi sepakat dan menerima dengan arahan Ketua Komisi 4 tersebut, ucapnya.(bundo)
Posting Komentar