Tapsel | Indonesia Berkibar News - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu, tegaskan komitmen serius Pemkab Tapsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal penguatan pengawasan internal dan pemberantasan potensi korupsi.
Hal itu disampaikan Gus Irawan usai kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (28/04/2025).
Kunjungan Bupati Gus Irawan yang diterima langsung oleh Kepala BPKP Sumut, Farid Firman, didampingi sejumlah auditor. Tujuannya untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan efektivitas pelayanan publik serta memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Tapsel.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Irawan menyampaikan keprihatinannya atas beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi menjadikan opini laporan keuangan Pemkab Tapsel hanya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“ Beberapa temuan, khususnya terkait pengelolaan BUMD, berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan kami. Padahal kami ingin mencerminkan tata kelola yang baik di Pemkab Tapsel, ” ujar Gus Irawan.
Ia juga menyoroti adanya indikasi fiktif dalam pengadaan obat dan menyatakan siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum jika hasil audit telah final.
Dalam upaya pembenahan, Gus Irawan menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan BPKP guna membangun sistem pengawasan internal yang lebih kokoh.
“ Pengawasan internal kami saat ini sangat lemah dan mentalitas aparatur perlu diperbaiki. Karena itu kami butuh SPIP yang lebih spesifik dan tematik, tidak hanya bersifat makro, ” tegasnya.
Lebih lanjut Gus Irawan menyampaikan langkah tegas akan diambil, termasuk penindakan hukum jika ditemukan unsur fiktif dan BPKP pun siap mendampingi Tapsel dalam reformasi sistem
” Mulai dari SPIP yang lebih teknis hingga integrasi sistem pengelolaan kas dan perencanaan pembangunan yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, ” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKP Sumut Farid Firman menyatakan kesiapannya membantu Pemkab Tapsel dalam memperbaiki sistem pengawasan, termasuk peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Farid mengungkapkan bahwa IEPK Tapsel saat ini berada di angka 2,9 dari skala 5, di bawah standar minimal 3. IEPK Tapsel masih berada di bawah standar nasional, serta berbagai temuan audit yang mengancam kualitas laporan keuangan daerah.
“ Kami akan mendukung peningkatan efektivitas pengawasan termasuk dalam konteks pengadaan obat dan pengelolaan BUMD. Kami juga mengamati kondisi PT TSM dan PT ANA yang sempat disinggung dalam pembahasan, ” ujarnya.
Di pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat pelaksanaan SPIP, meningkatkan IEPK, serta mendorong penerapan sistem pengelolaan kas (cash management system) sebagai langkah preventif dalam pemberantasan korupsi.
” BPKP juga akan memberikan pendampingan dalam penyusunan RPJMD agar sejalan dengan prinsip good governance, ” tuturnya. (Ahmad)
Posting Komentar