Tapsel | Indonesia Berkibar News - Sepuluh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (09/07/2025), dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Sumut Tahun Anggaran 2024.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan serupa yang digelar di lima daerah wilayah Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan) melipuyi Kabupaten wilayah Tapsel, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan.
Para legislator tersebut diterima langsung oleh Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, serta Sekda Sofyan Adil, dan jajaran pimpinan OPD di Aula Kantor Bupati di Sipirok.
Dalam pertemuan itu, Bupati Gus Irawan mengungkapkan kondisi fiskal Tapsel yang semakin sempit akibat pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp113,5 miliar, tertinggi di Sumut. Selain itu, peningkatan belanja pegawai pascapengangkatan PPPK menambah beban anggaran hingga Rp200 miliar.
“Ini situasi yang berat bagi kami. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dari DPRD provinsi untuk memperjuangkan tambahan dana pembangunan, terutama infrastruktur pendukung ketahanan pangan,” kata Gus.
Ia menegaskan, Pemkab Tapsel kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan yang selaras dengan program nasional.
Ketua rombongan DPRD, Roby Agusman Harahap, membenarkan bahwa kondisi serupa terjadi hampir di seluruh daerah. Bahkan, Pemprov Sumut masih memiliki tunggakan penyaluran Dana Bagi Hasil dan Barang Kena Pajak ke kabupaten/kota senilai Rp2,8 triliun.
“Kami sudah menyampaikan ini ke Gubernur. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi fiskal. Semua aspirasi yang kami serap, termasuk dari Tapsel, akan dibawa ke rapat paripurna,” ujarnya.(Ahmad)
Posting Komentar