27 Agustus 2026




Tebingtinggi| Indonesia Berkibar News -
  Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar Pemprov Sumut bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Hotel Grand Mercure, Medan, Kamis (27/08/2026).


Wali Kota Iman Irdian Saragih  didampingi Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Muhammad Hamdani, dan Kabag Prokopim Faisal Ahmad. 


Forum yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan jajaran Kepala Daerah, Bappeda, Bapperida, Dinas Kesehatan, serta Dinas PMD dan Disdukcapil se-Wilayah Sumatera. Fokus utama pembahasan pada pertemuan ini yaitu mengulas penguatan konvergensi intervensi bagi sasaran prioritas, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita berusia 0-59 bulan, serta integrasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Non-PAUD). Selain itu, forum ini membahas advokasi kebijakan insentif fiskal tahun 2026 dan perumusan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur.


Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), H. Surya, B.Sc., menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang konsisten.


“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegas Wagub Sumut.


Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres, Eddy Cahyono Sugiharto, memaparkan bahwa prevalensi stunting nasional berhasil turun signifikan, dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen. Namun, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat di Sumatera Utara masih berada di angka 22 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional. 


"Karena itu, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting dinilai perlu terus dilanjutkan untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal," ujar Eddy Cahyono.


Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih menegaskan komitmen penuh jajaran Pemko Tebing Tinggi untuk menekan angka stunting hingga mencapai target wilayah bebas stunting, dan juga mengajak masyarakat untuk mendukung program pencegahan stunting yang digulirkan pemerintah daerah.


“Mohon doanya agar anak-anak yang berisiko stunting dapat tertangani dan menurun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus semangat melakukan penanganan anak-anak yang berisiko stunting. Mudah-mudahan tahun ini angka stunting menurun, dan target kita adalah zero stunting,” ujar Wali Kota kepada awak media Diskominfo Tebing Tinggi.


Wali Kota Iman Irdian Saragih menambahkan,  keikutsertaan Pemko Tebing Tinggi dalam forum regional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan komitmen penanganan stunting.


“Berbagai strategi dan kebijakan yang dibahas diharapkan menjadi penguatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas intervensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program pencegahan stunting menyentuh kelompok sasaran secara tepat,” pungkasnya.


Melalui kegiatan ini, Pemko Tebing Tinggi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, perangkat daerah, tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar upaya percepatan penurunan stunting berjalan konsisten dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Sebagai bentuk kesepakatan bersama, kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera. Penandatanganan dilakukan secara luring dan daring, menegaskan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat program penanganan stunting di wilayah Regional Sumatera.(torong)

  



Binjai |Indonesia Berkibar News
- Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis dengan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara.


Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dilaksanakan di Ruang Kerja Kapolres Binjai, Kamis (27/08/2026).

Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi kedua instansi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi di lapangan. 


Fokus utama pembahasan adalah langkah preventif dan represif guna mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal (non-prosedural) ke luar negeri yang rawan berujung pada praktik perdagangan manusia.


Kapolres Binjai, AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., dalam kesempatannya menegaskan bahwa jajaran Polres Binjai berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan transnasional, khususnya jaringan sindikat pengiriman pekerja migran ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Kota Binjai.


"Pertemuan hari ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Kami di Polres Binjai tidak akan memberikan ruang gerak bagi para calo atau sindikat TPPO. Sinergi dengan BP3MI sangat krusial, mulai dari tahap edukasi masyarakat, deteksi dini di tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku maupun pemodal di baliknya," tegas AKBP Bimo Moernanda.


Lebih lanjut, Kapolres Binjai juga menginstruksikan jajaran Sat Reskrim dan Intelkam untuk terus melakukan pemetaan (mapping) terhadap kantong-kantong wilayah yang rawan menjadi sasaran rekrutmen TKI ilegal., tegasnya


Sementara itu, Kepala Balai BP3MI Sumatera Utara, KOMBES POL. Budi Novijanto, S.H., menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah proaktif Kapolres Binjai. Pihaknya menyadari bahwa BP3MI tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh dari aparat penegak hukum, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi titik keberangkatan atau transit. terangnya


"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya jalur non-prosedural harus terus digencarkan. Kami berharap, dengan kolaborasi yang kuat bersama Polres Binjai, masyarakat semakin teredukasi untuk memilih jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri, sehingga hak-hak dan keselamatan mereka terjamin sepenuhnya," ungkap Kepala BP3MI Sumut.


Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun program kerja teknis bersama, termasuk rencana sosialisasi gabungan ke kecamatan-kecamatan dan pengaktifan saluran pengaduan cepat (hotline) 110 bagi warga yang mencurigai adanya aktivitas rekrutmen pekerja migran yang tidak wajar.


Polres Binjai turut mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri bersyarat mudah dan bergaji tinggi tanpa melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia resmi (P3MI) yang terdaftar di pemerintah. Jika menemukan indikasi tersebut, warga diminta untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat., ujar AKBP Bimo Moernanda.(Humasresbinjai/zul)



Medan | Indonesia Berkibar News
- Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, bersama pemerintah daerah se-Sumatera Utara menandatangani kesepakatan bersama percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026 di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (27/08/2026).


Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memperkuat koordinasi, pemanfaatan data, intervensi tepat sasaran, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.


Lom Lom mengatakan, kesepakatan bersama ini menjadi penguat bagi Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting.


“Dengan adanya penandatanganan percepatan penurunan stunting ini, diharapkan menjadi penguat bagi Kabupaten Deli Serdang melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.


Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat agar intervensi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.


“Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tumbuh kembang anak,” tegasnya.


Rapat koordinasi regional ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting.


Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyampaikan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa.


“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga,” ujarnya.


Surya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data, serta pendekatan sesuai karakteristik setiap wilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat intervensi melalui layanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan akses sanitasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni.


Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden RI, Eddy Cahyono Sugiharto, menegaskan pentingnya sinergi hingga tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan keluarga.


Ia mengingatkan agar satu data menjadi dasar intervensi dengan sasaran yang terintegrasi sehingga program benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting juga tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. (Diskominfostan Deli Serdang/Torong/Fit)


 


Medan | Indonesia Berkibar News
-  Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf, Kamis (27/08/2026).


Penandatanganan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, itu dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra; Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, Mahyu Danil; Kepala Kantor Kementerian Agama Deli Serdang, H. Saripudin Daulay; dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Deli Serdang.


Kerja sama ini bertujuan mempercepat legalisasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset wakaf dari potensi sengketa maupun penguasaan pihak lain.


Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan agar kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk mempercepat administrasi dan sertifikasi tanah wakaf.


“Dengan legalitas yang jelas, manfaat tanah wakaf dapat terus diberikan kepada masyarakat dan pahala amal jariyah para pewakif dapat terus mengalir,” jelasnya.


Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, menyampaikan dari sekitar 14.683 bidang tanah wakaf di Sumatera Utara, baru 6.030 bidang yang telah bersertifikat.


“Setidak-tidaknya kita bisa menambah 6.000 lagi sehingga bisa menjadi 12.000. Insyaallah dengan kerja bersama kita, ini akan bisa kita capai,” ujarnya.( Diskominfostan Deli Serdang/torong/Fit)



  


Binjai | Indonesia Berkibar  News
-  Kepolisian Resor (Polres) Binjai menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang berlangsung khidmat di Masjid Al-Ikhlas Mako Polres Binjai jalan sultan hasanuddin kecamatan binjai kota pada Kamis (27/08/2026) Kegiatan rohani ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU), para perwira, serta seluruh personel dan staf ASN Polres Binjai yang beragama Islam pukul 08.30 wib


Peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW tahun ini mengusung tema "Meneladani Akhlak Rasullullah SAW Demi Mewujudkan Polri Yang Profesional, Humanis, dan Berintegritas" Acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, oleh salah satu personil polres Binjai Bripda Naufal, serta tausiah agama yang disampaikan oleh ustaz dr H Ahmad Rivai Barus


Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. didampingi oleh ibu ketua bhayangkari cabang binjai Ny Tika Bimo dan mengajak seluruh personel maupun Bhayangkari untuk menjadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai sarana refleksi diri Kapolres Binjai menekankan pentingnya meneladani akhlak mulia, kejujuran, dan amanah Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat


Melalui kegiatan ini, pihak kepolisian berharap kinerja dan profesionalisme anggota Polri di lapangan dapat semakin meningkat sejalan dengan nilai-nilai Presisi. Selain penguatan spiritual, acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, dan kondusifitas situasi Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Kota Binjai.(Humasresbinjai/zul)





Tanjung Morawa| Indonesia Berkibar News
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Deli Serdang memperkuat peran pedagang dalam menjaga stabilitas harga, mengembangkan pasar tradisional, dan menggerakkan perekonomian daerah.


Hal itu disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APPSI Kabupaten Deli Serdang di kediaman Ketua APPSI Deli Serdang, Paian Purba, Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kamis (27/08/2026).


Ia mengapresiasi pelaksanaan Musda yang menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja APPSI sesuai kebutuhan para pedagang dan perkembangan perdagangan di Deli Serdang.


“Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Musyawarah Daerah ini. Forum ini menjadi ruang penting bagi para pedagang untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi, membahas berbagai tantangan yang dihadapi, serta menyusun langkah ke depan bagi kemajuan perdagangan dan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang,” ujarnya.


Menurutnya, penguatan sektor perdagangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang, khususnya melalui misi Sehat Ekonominya.


“Pedagang pasar adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan yang berjalan dengan baik tentu akan memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.


Untuk itu, Lom Lom menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian APPSI di Deli Serdang. Pertama, membantu menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Langkah ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Kedua, mendorong pengembangan pasar tradisional di berbagai wilayah agar semakin berkembang dan mampu memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.


Adapun ketiga yakni membantu memperluas akses pembiayaan bagi pedagang, baik melalui perbankan maupun program pemerintah, sehingga pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.


“Kalau ini bisa diwujudkan, saya yakin APPSI akan menjadi katalisator dan dinamisator sekaligus menjembatani kepentingan pedagang, masyarakat, dan pemerintah,” ungkapnya.


Pemkab Deli Serdang, terangnya, terbuka terhadap masukan dari para pedagang sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.


Dengan wilayah yang terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa, dan 14 kelurahan, Deli Serdang memiliki potensi perdagangan yang besar. Namun, pengembangan pasar perlu disesuaikan dengan kondisi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.


“Kami pemerintah akan mendukung penuh kehadiran APPSI. Harapan kami, dengan kehadiran APPSI, peredaran ekonomi semakin tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pasar tradisional semakin tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.


Sementara itu, Ketua Harian APPSI Sumatera Utara, Budi Hartoyo, mengapresiasi dukungan Pemkab Deli Serdang terhadap pelaksanaan Musda. Ia berharap kepengurusan APPSI yang terbentuk nantinya mampu memperkuat organisasi sekaligus memperluas jaringan hingga pasar-pasar yang dikelola pemerintah maupun swasta.


Budi menyampaikan, APPSI juga menjalankan fungsi advokasi bagi pedagang dan telah membangun kemitraan dengan sejumlah pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, dan Perum BULOG.


Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan yang berdampak kepada masyarakat dan pedagang. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.


“Semua lini sektor harus bekerja sama untuk melakukan penekanan harga, sehingga masyarakat akan lebih diuntungkan,” katanya.


APPSI Sumatera Utara juga berencana mendorong kerja sama dengan BULOG agar pedagang di Deli Serdang dapat mengakses komoditas pangan melalui kios atau warung yang memenuhi persyaratan. Selain itu, akan dikembangkan sertifikasi halal gratis bagi 100 pelaku UMKM serta pelatihan digitalisasi pembayaran secara nontunai bersama Bank Indonesia.


“Ini bagian dari upaya kami agar para pedagang tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan digitalisasi,” ujarnya.


Musda DPD APPSI Kabupaten Deli Serdang turut dihadiri jajaran pengurus APPSI Sumatera Utara, unsur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Camat Tanjung Morawa, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para pedagang.(Diskominfostan Deli Serdang/Torong/Fit)





Medan | Indonesia Berkibar  News
- Gubernur Sumatera Utara  Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Sumut berwakaf uang sebesar Rp10.000 perbulan sebagai amal jariyah yang dapat digunakan untuk kepentingan umat.


"Hari ini merupakan momentum yang baik bagaimana para ASN mau mewakafkan uangnya sebesar Rp10 ribu atau Rp20 ribu perbulan sebagai amal jariyah yang dapat digunakan untuk kepentingan umat ," kata Bobby Nasution usai menghadiri Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/08/2026).


Menurut Bobby Nasution didampingi Muhibuddin, S.H., M.H,  wakaf uang berbeda dengan zakat yang selama ditunaikan oleh para ASN di lingkungan Pemprov Sumut melalui Badan Zakat Nasional (Baznas)..


Bahkan, sebut Gubernur Bobby, zakat dan infaq berupa uang selama ini digabungkan  dan diserahkan ke Baznas. "Nanti kita akan mencoba bagaimana infaqnya berupa wakaf uang diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)," jelasnya.


Bagaimana cara penyaluran wakaf uang ASN tersebut, Bobby Nasution akan membahas dengan BWI tentang mekanisme agar tidak memberatkan ASN yang mau menyalurkan wakaf uang itu. 


"Kita minta BWI sampaikan dulu bagaimana mekanismenya, kadang-kadang kita membayar zakat dan memberikan infaq kepada suatu badan, penyalurannya terkadang tidak terinformasikan dengan baik. Kalau misalnya nanti dari Pemprov ada wakaf uang dari ASN, tolong disampaikan penyalurannya kemana saja," ungkap Bobby Nasution.


Bobby Nasution akan merencanakan wakaf uang ASN dilaksanakan pada bulan September 2026. "Namun kami sampaikan dulu dan aja ada aturannya juga dalam mengumpulkan uang ASN, nanti dikira gubernur mengumpulin dipakai oleh gubernur nanti kami sampaikan termasuk kepada bapak Kajati Sumut," kata Bobby Nasution.


Sementara itu Kajati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H menjelaskan bahwa wakaf uang tersebut bukan suatu kewajiban,  tetapi imbauan bagi yang mau mewakafkan uangnya. "Kalau mau mendapat ibadah untuk akhirat silakan," ujarnya.(bundo)

Diberdayakan oleh Blogger.