"Hal itu dikarenakan proyeksi pendapatan hanya Rp 4,40 triliun atau 79,82% dari proyeksi PAPBD Rp5, 523 trilun," ungkap Walikota Medan Dzulmi Eldin.
Hal tersebut disampaikan Eldin saat penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Medan TA 2017 pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (13-08-2018), yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga dan Burhanuddin Sitepu.
“Kita mencatat bahwa masih ada beberapa kekurangan yang lebih bersifat administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang kita selenggarakan,” kata Eldin dalam paripurna yang turut dihadiri Wakil Walikota Akhyar Nasution, Sekda Syaiful Bahri, dan sejumlah pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) Pemko Medan, serta sejumlah Camat.
Eldin mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), transparansi dan akuntabilitas.
Diketahui Pemko Medan bersama DPRD Medan menyetujui proyeksi penambahan pendapatan Rp 259,425 miliar pada Perubahan APBD 2017. Hal itu mengakibatkan prubahan proyeksi belanja dari Rp 5,264 triliun pada APBD murni menjadi Rp 5,523 triliun pada Perubahan APBD (P-APBD). Akan tetapi realisasinya hanya Rp 4,39 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Godfried Effendi Lubis menilai selisih Rp1,133 triliun antara proyeksi dengan realisasi sangat besar. “Daya serap terlalu kecil dari target. Kalau alasannya efesiensi, sangat besar selisih yang tidak terealisasi,” katanya.
Dia mengkhawatirkan hal serupa terjadi pada penyusunan dan realisasi P-APBD 2018. Alasannya, hingga Juli 2018, realisasi pendapatan dari reklame hanya sekitar Rp. 6-8 miliar dari proyeksi Rp 106 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya Rp 9 miliar dari target Rp 130 miliar. (zul)
Posting Komentar