Medan | Indonesia Berkibar News - Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE menyebutkan, pihaknya akan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada tahun 2021 mendatang, seluruh warga Kota Medan khususnya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan untuk diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Pokoknya pada tahun 2021 mendatang, seluruh warga Kota Medan yang memiliki KTP Kota Medan, wajib mendapat PBI. Apalagi, dananya sudah kami anggarkan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menundanya seperti tahun sebelumnya,” kata Hasyim, Selasa (12-11-2019).
Dijelaskannya, pada tahun 2018 lalu, DPRD Kota Medan telah menganggarkan Rp 21 miliar untuk BPJS PBI bagi warga Kota Medan. Namun, hanya 21 ribu orang yang terealisasi. Padahal, kartu yang sudah dicetak 12 ribu. “Ketika itu, Pemko Medan membatalkan dengan alasan akan dievaluasi kembali, yang akhirnya DPRD Medan selaku pengusung kebijakan sempat akan melakukan interflasi,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Lanjutnya lagi, pada tahun 2019 kemarin lalu, pihaknya juga telah meminta Pemko Medan supaya menindaklanjuti program tahun lalu (2018-red) yang sempat tertunda. “Kita tidak mau dengar alasan lagi. Pokoknya, PBI ini harus jalan karena untuk kepentingan masyarakat khususnya di Kota Medan,” ujarnya.
Dia mengakui, PBI merupakan program yang dapat merigankan beban masyarakat terutama menyangkut masalah pemeliharaan kesehatan. Untuk itulah, DPRD Kota Medan sangat menginginkan program kerakyatan ini dapat terealisasi supaya masyarakat tidak lagi terpikirkan dengan jaminan pemeliharaan kesehatannya.
“Saat ini, masyarakat harus diberikan keringanan dalam hal pemeliharaan kesehatan. Kita maklumi itu, makanya PBI harus jalan tahun 2020 mendatang, sehingga 2021 semua warga Kota Medan yang memiliki KTP Kota Medan mendapatkan BPJS PBI tersebut,” katanya.(torong/zul)
Posting Komentar