Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala Dukung Usulan DHD 45 Gunakan Nama Pahlawan Untuk Jalan di Medan
Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mendukung usulan Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Sumut menabalkan nama pahlawan nasional jadi nama jalan.
Dukungan ini disampaikan Rajudin saat menerima
audiensi para pengurus DHD 45 Sumut didampingi anggota DPRD Medan Dedy Akhsyari
Nasution di ruang kerjanya, Senin (7/2/2022).
Adapun 2 nama pahlawan nasional yang diajukan, Mr
Teuku Muhammad Hasan dan Mr Sutan Muhammad Amin Nasution untuk dijadikan nama
jalan di Kota Medan.
"Saya nilai ini permohonan yang sangat wajar.
Saya juga mengapresiasi DHD 45 Sumut karena menghargai pahlawan Nasional.
Mengenai usulannya akan segera kami bahas dan melanjutkan ke eksekutif sehingga
menjadi skala prioritas," sebut Rajudin yang didampingi Ketua Komisi I
DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong saat menerima audiensi DHD 45 Sumut.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Medan Rudianto
Simangunsong juga sangat mendukung usulan ini dan mengajak DHD45 untuk
mengawalnya terus.
"Saya lebih prioritaskan pengusulan nama
pahlawan nasional daripada nama tokoh lain," kata Dedi.
Sebelumnya Ketua I Brigjen TNI Purn dr Harry
Yusmanadi menyatakan DHD45 sudah tiga kali mengajukan usulan nama jalan
tersebut ke Pemko Medan (masa Walikota T Dzulmi Eldin- Akhyar Nasution) namun
belum ada tindak lanjutnya.
Ditambahkan Harry, jasa Mr.Teuku Muhammad Hasan cukup
dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau lah yang ditugaskan Presiden
Soekarno untuk membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan yang baru bisa
dilaksanakan pada 6 Oktober 1945 di Lapangan Merdeka Medan dibawah tekanan
Belanda dan sekutu yang sudah masuk ke Kota Medan.
"Lapangan Merdeka Medan sebagai saksi tapak
proklamasi kemerdekaan," ujarnya seraya menyebutkan Teuku Muhammad Hasan
pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi menteri dan peletak dasar
pemerintahan di Provinsi Sumatera.
Sementara itu Mr Sutan Muhammad Amin Nasution
Gubernur Sumatera Utara pertama dan ketiga. Beliau banyak jasanya dalam menata
pemerintahan Sumatera saat mulai berkedudukan di Pematang Siantar hingga
Kota Medan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Medan H Rajudin Sagala SPdI mengharapkan, Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas
Perdagangan Kota Medan melakukan operasi pasar (OP) khusus minyak goreng
(Migor) dengan tujuan menertibkan harga di pasaran agar tidak terlalu melonjak
seperti saat ini.
“Selain Migor, Pemko Medan supaya memberikan subsidi
harga kebutuhan pokok lainnya seperti contoh saat menjelang puasa, Hari Raya
Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Pemko memberikan subsidi. Dengan demikian,
masyarakat saat membeli bahan kebutuhan pokok tersebut harganya terjangkau.
Artinya, beban masyarakat terbantu dengan subsidi yang diberikan Pemko Medan
itu,” kata Rajuddin Sagala, dikutip Selasa (25/1/2022).
Disamping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini juga
berharap pemerintah pusat menekan harga Migor supaya secara nasional merata.
“Jika hal ini dapat dilakukan maka keluhan masyarakat terutama para emak-emak
tidak terjadi. Kita berharap keluhan masyarakat sekarang ini terutama masalah
Migor dapat dihilangkan,” ujar politisi dari PKS ini.
Kemudian, lanjutnya lagi, pemerintah pusat maupun
daerah segera mungkin melakukan peninjauan ke pabrik-pabrik minyak goreng untuk
memastikan apakah ada penimbunan atau tidak. “Kita tidak mau para spekulan
melakukan penimbunan Migor hanya untuk kepentingan pribadi. Sementara,
masyarakat ‘menjerit’ melihat harga Migor dipasaran melonjak tinggi,” sebutnya.
Maka dari itu, sambungnya, diminta aparat dari tingkat
Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah dan Camat jika menemukan adanya penimbunan
segera melaporkannya kepada kepolisian untuk diambil tindakan secara hukum.
“Bicara soal penimbunan tidak ada istilah kompromi, harus tindak secara hukum
agar ada efek jerah,” tandasnya.
Sementara, Nining Zahara mengaku penduduk Kecamatan
Medan Tembung ketika dimintai komentarnya seputar harga Migor saat ini
mengatakan, agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan supaya harga Migor
turun. “Saat ini harga Migor curah Rp 18.500 per kilo di grosir,” ujar Nining.
Hal senada juga dikatakan Roni penduduk Sei Mencirim. Selain Migor, harga telor pun naik. Per butirnya dari Rp 1.500 menjadi Rp 1.800 per butir. “Pokoknya, kita mau pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok ini agar tidak berlarut-larut,” pintanya.(adv/torong)
Posting Komentar