Tapsel | Indonesia Berkibar News - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun Anggaran 2023 dalam dan di ruang sidang paripurna DPRD Tapsel di Sipirok, Senin (22/04/2024).
Di hadapan yang hadir dalam sidang yang dipimpin ketua dan wakil DPRD, Bupati Tapsel mengatakan LKPJ TA 2023 semakin tahun membaik sesuai harapan bersama.
Dimana APBD TA 2023, kata Dolly, kondisi Unaudit. Target pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1,599 triliun lebih, dan terealisasi sebesar Rp1.601 T lebih atau mencapai 100,09 persen.
"Dibanding tahun anggaran sebelumnya (2022) pada periode yang sama ada peningkatan sebesar Rp42,787 miliar atau 2,68 persen di TA 2023 ini," sebutnya. Sementara pada sisi belanja 2023 rencana setelah perubahan APBD sebesar Rp1,935 T lebih terealisasi Rp1,820 T lebih atau 94,04 persen.
"Di banding tahun 2022 sebesar Rp1,451 T lebih terjadi peningkatan belanja 25,44 persen di 2023," jelasnya. Pada pelaksanaan program pembangunan, lanjut Dolly, juga berdampak pada peningkatan berbagai aspek.
Sesuai data BPS, lanjut Bupati, di 2023 Indeks Pembangunan Manusia meningkat kategori tinggi dengan nilai 74,58 atau naik 9,84 persen dibanding 2022 dengan nilai 73,96 persen. Angka kemiskinan tercatat sebesar 7,01 persen atau turun dari 2022 sebesar 8,07 persen.
"Untuk pertumbuhan ekonomi capaian kinerja makro Tapsel 2023 sebesar 5,11 persen atau naik dari 2022 sebesar 4,78 persen. PDRB perkapita Rp60,39 juta di 2023 naik dari tahun 2022 sebesar Rp55,28 juta dari sisi ketimpangan pendapatan atau angka Gini Ratio tahun 2023 yaitu 0,219 sedang di 2022 sebesar 0,209 poin," tambahnya.
Bupati jauh mengatakan dalam pengelolaan keuangan daerah, pihaknya tetap mengedepankan transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Demikian halnya dari segi pendapatan maupun belanja daerah hasil audit BPK tahun 2023 terhadap LKPD tahun 2022 mendapat meraih opini WTP atau sembilan kali berturut.
Terkait penghargaan, Pemkab Tapsel di tahun 2023 mendapatkan penghargaan bergengsi baik tingkat provinsi maupun nasional yang berjumlah sampai 34 penghargaan.
Menurut Bupati semua apa yang diraih tersebut tentu tidak luput kerjasama yang baik antara Forkopimda, eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya. Tentu komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.(Ahmad)
Posting Komentar