Medan | Indonesia Berkibar News  - Permintaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar Pemko Medan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II harus disikapi serius untuk mengatasi banjir yang akhir-akhir ini kerap terjadi. 

Kalau ingin Kota Medan terhindar dari banjir, semua pihak terutama Pemko Medan harus lebih serius menyikapinya dan menggandeng instansi lain agar agar hasilnya bisa maksimal,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH kepada Wartawan, Selasa (25-06-2019). 

Semua pihak harus bekerja serius menangani permasalahan ini. Sinergitas dari sejumlah pihak harus digalang dalam menanggulangi banjir yang kerap melanda Kota Medan. Jangan biarkan persoalan banjir berlarut-larut terjadi di Kota Medan ini, ujarnya.

Target “Medan Menuju Bebas Banjir 2022” harus dikejar dan terwujud dalam waktu yang ditentukan. Kalau penanganan banjir masih dilakukan seperti ini, dikhawatirkan rencana itu hanya tinggal rencana. Kalau memerlukan lahan untuk penanggulangannya, Pemko dan BWSS II diharapkan bisa menyelesaikannya dengan melakukan pembayaran yang jelas.(torong/zul)

Medan | Indonesia Berkibar News  - Permintaan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar Pemko Medan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II harus disikapi serius untuk mengatasi banjir  di Kota Medan.

Hal ini disampaikan  Anggota DPRD Kota Medan  Perlaungan Mangunsong kepada Wartawan dikantor DPRD Medan, Selasa (25-06-2019).

"Kerjasama dan sinergitas antar lembaga pemerintahan itu perlu, agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu pekerjaan akan terasa lebih ringan, begitu juga dananya. Prioritas utama dalam hal ini adalah rakyat agar merasa nyaman dan tidak khawatir kalau terjadi hujan deras yang akan mengakibatkan banjir. Kondisi sekarang ini, warga akan was-was kalau terjadi hujan lebat. Terutama warga yang tinggal di dekat sungai," paparnya.

 Pemko juga diharapkan bisa menata ulang drainase yang ada di Kota Medan. Penataan ulang yang dimaksud adalah melakukan perencanaan yang matang untuk mengatur jalannya air dari kota menuju sungai-sungai yang ada di Kota Medan. Saat ini, banyak kita lihat drainase di Kota Medan yang hasilnya tidak sesuai dan tidak tertata dengan baik. Di hulu bisa lebih lebar dari di hilir, akibatnya air yang mengalir dari hulu tidak tertampung di hilir. Sehingga air meluap ke jalan dan pemukiman warga, harapnya. (torong/zul)


Belawan | Indonesia Berkibar News - PT Pelindo 1 Cabang Belawan menggelar acara halal bihalal bersama wartawan yang betugas di wilayah Pelabuhan Belawan berlangsung penuh keakraban guna menjalin simaturahmi perkuat kemitraan, Di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan,Selasa (25-06-2019).

"Humas Pelindo 1 Belawan Mufty Rahman akrab disapa Alung dalam kata sambutannya mengucapkan terimakasih kepada insan Pers yang telah berhadir di acara Halal Bihalal sembari menuturkan mohon minal aidin walfaizin mohon maaf lahir bathin," Semoga pertemuan makin mempererat jalinan silaturahmi dan kemitraan yang telah terbangun sebelumnya " Ucapnya.

Khairul Ulya Manejer Umum PT Pelindo 1 Cabang Belawan mengucapkan minal aidin walfaizin mohon maaf lahir bathin sebelumnya pada seluruh rekan Pers, Moment ini sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar wartawan selama ini " Katanya.

Khairul menyebutkan, Kedepannya kita bangun lebih baik lagi komunikasi pada awak media," Saya tak pernah alergi pada wartawan karena sejak dulu saya bersahabat dengan wartawan " Sebutnya.

Khairul menjelaskan, Soal parkir sempit hingga timbulkan kemacetan saat tibanya kapal penumpang di terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Khairul Ulya mengajak insan Pers mari kita carikan solusi bersama. Mari kita cari solusi agar tak lagi kemacetan lalulintas sehingga pelayanan kepada masyarakat maksimal " Jelasnya.

Lanjut Khairul, Menyangkut masalah tuntutan reklamasi ibu nelayan sebenarnya itu bukan wewenang Pelindo Belawan untuk memberikan penjelasan melainkan kewenangan anak perusahan Pelindo 1. Bila ada warga nelayan yang tak menerima dana tali asih dari dampak reklamasi maka silahkan itu kordinasi pada pihak Dinas Perikanan Medan yang melakukan verifikasi selama 4 bulan lamanya " Ucapnya.

Khairul menambahkan, Sebetulnya waktu verifikasi data nelayan sudah diperpanjang hingga Januari 2019 namun setelah ditutup entah kenapa belakangan muncul lagi nelayan yang belum terverifikasi, Program pemberian tali asih bagi masyarakat nelayan yang dampak reklamasi itu sudah selesai " Tambahnya.

Sementara Ketua Belawan Pers Club (BPC) Syahril Effendi Damanik SE mengatakan para wartawan marilah kita saling bahu-membahu bekerjasama dengan Pelindo 1 Belawan dalam membangun wilayah Pelabuhan Belawan. Pelindo 1 Belawan diharapkan tetap memperhatikan insan Pers yang bertugas di Belawan sebagai mitra " Katanya.

Lanjut Damanik SE, Utamakanlah Insan Pers asal Belawan ketimbang wartawan luar dari wilayah Belawan. Acara cofee morning ini sangat diapresiasi sebagai ajang bersilaturahmi kedepannya dapat lebih bersinergi lagi antara wartawan dengan pihak Pelindo 1 Belawan " Ucapnya.(Indra)

Medan | Indonesia Berkibar News - Gebenur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah meninjau pelaksanaan ujian penulisan makalah, peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (25-06-2019).

Gubernur berharap, melalui seleksi terbuka ini, akan terpilih orang-orang terbaik. “Saya ucapkan selamat dan terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti proses seleksi dari tahap ke tahap. Ini merupakan usaha kita bersama untuk memberikan yang terbaik untuk Sumut. Mencari yang terbaik dari yang baik. Sumut membutuhkan orang-orang terpilih, cerdas dan yang paling utama memiliki hati untuk berbuat,” ujarnya saat memberikan arahan dan bimbingan usai pelaksanaan ujian.

Terhadap hasil seleksi nantinya, Gubernur meminta agar peserta bisa menerima dengan hati yang lapang. Karena menurutnya, yang terpenting adalah fokus pada usaha-usaha terlebih dahulu. “Perihal hasil, agar Allah yang menentukan,” ucap Edy Rahmayadi.

Sebelumnya, Wagub Musa Rajekshah juga menyampaikan arahan dan bimbingan saat membuka dan memulai pelaksanaan ujian. Dirinya berharap para peserta berusaha secara maksimal dan menampilkan kemampuan terbaik masing-masing. Selain untuk mengisi jabatan, seleksi ini nantinya juga akan bermanfaat sebagai catatan atau track record untuk mengetahui kemampuan dan keahlian para peserta.

“Walaupun nanti tidak terpilih, paling tidak ke depan kita mempunyai bahan masukan manakala ada promosi jabatan yang sifatnya urgen, kita tidak lagi mencari orang-orang yang belum pernah terseleksi. Terima kasih juga kepada para panitia seleksi (Pansel) yang telah bekerja keras, semoga kerja keras ini menghasilkan orang-orang terpilih yang unggul,” katanya.

Terkait peninjaun dan pengawasan pelaksaan ujian, Wagub mengatakan, bahwa ujian telah terlaksana secara kondusif dan berjalan baik. “Semua terlaksana sebagaimana aturan, tidak boleh membawa handphone, kertas tertulis, dan kita siapkan peralatan kamera untuk memantau pelaksanaan ujian terlaksana secara benar dan jujur,” jelas Wagub.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina yang juga Ketua Pansel mengatakan, dari 189 peserta yang mengikuti lelang jabatan, 37 peserta gugur pada tahapan seleksi administrasi. Kemudian, 152 peserta melanjutkan ke tahapan berikutnya yakni ujian penulisan makalah.

“Hari ini, ada 148 peserta yang mengikuti ujian. Satu peserta tidak bisa ikut karena sakit, dan tiga peserta absen. Hari ini ujian makalah, tertulis. Beberapa hari lagi, kami akan umumkan siapa nanti yang bisa masuk tahap berikutnya yaitu asesmen, uji psikologis, dan wawancara,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Aris Yudhariansyah menjadi salah satu peserta yang mengikuti ujian lelang untuk jabatan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem. Dirinya menilai pelaksanaan ujian terlaksana dengan baik. “Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan yang direncanakan, sesuai arahan Bapak Gubernur tadi juga kita cuma bisa berusaha, hasil biar Allah yang menentukan,” ujarnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan ujian tersebut Sekretaris Pansel Ibnu Sri Hutomo dan anggota pansel lainnya DR Edy Irsan SH MH, Prof Subilhar Phd, dan Prof DR Irmawati.(bundo)




Medan | Indonesia Berkibar News - Masyarakat Kota Medan diminta untuk tidak membuangan sampah sembarangan di aliran sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Permintaan itu disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, saat melaksanakan giat gotong royong membersihkan Sungai Kera yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Medan Tembung, Selasa (25-06-2019).

Menurutnya, kondisi aliran sungai khususnya di Sungai Kera kondisinya banyak sampah. Sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan banjir.

"Oleh karena itu, saya bersama Wali Kota Medan dan PJU Polda Sumut bersama-sama bergotong-royong membersihkan aliran Sungai Kera dari tumpukkan sampah," tutur jenderal bintang dua tersebut.

Agus mengungkapkan keberadaan sungai menjadi sumber penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Sungai bukan hanya milik manusia seorang, namun sungai juga merupakan habitat bagi makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

"Sebab itu dengan adanya gotong royong pembersihan dapat menjadikan lingkungan sungai yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat," ungkapnya.

Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin MSi mengapresiasi gotong royong dihadiri Kapoldasu bersama jajarannya, ini sangat membantu Pemko Medan dalam mengatasi banjir di Kota Medan.

Saya juga himbau masyarakat jangan membuang sampah ke sungai, agar kebersihan lingkungan kita terjaga, agar sungai-sungai di Kota Medan bisa lancar, harap Walikota.(bundo/zul)


Medan | Indonesia Berkibar News - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengajak seluruh warga yang bermukim di sepanjang pinggiran Sungai Kera untuk  mendukung gotong royong massal  guna membersihkan sungai tersebut, Selasa (25-06-2019). Gotong royong massal dilakukan untuk  membersihkan permukaan air sungai dari sampah yang selama ini sangat mengganggu kelancaran air. Jika air Sungai Kera lancar mengalir, genangan air yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.

“Ayo, kita bersama-sama gotong royong massal  membersihkan sampah dari permukaan Sungai Kera. Insya Allah, gotong royong massal  akan dilakukan besok (hari ini) pagi mulai pukul 08.00 WIB. Titik kumpul di sekitar jembatan Sungai Kera Jalan Bhayangkara,” kata Wali Kota, Senin (24-06-2019).

Dikatakan Wali Kota, gotong royong massal ini, selain  jajaran Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,  jajaran kecamatan, juga melibatkan Polda Sumut, Balai Wilayah Sungai Sumatera dan personel TNI.

“Gotong royong massal ini kita laksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Medan ke-429 dan Hari Bhayangkara ke-72. Kebetulan Hari Jadi Kota Medan dan Hari Bhayangkara  sama yakni jatuh tanggal 1 Juli.  Jadi salah satu bentuk penyambutan  yang kita lakukan dengan menggelar gotong royong massal dan masyarakat pun bisa merasakan manfatnya,”  ungkapnya.

Guna mendukung kelancaran gotong royong massal, Wali Kota mengatakan sejumlah alat berat yang  dimiliki Dinas PU akan diturunkan berikut  truk  untuk mengangkat sampah bercapur lumpur yang  selama ini terbenam di dasar Sungai Kera sehingga menyebabkan aliran air terganggu,” terangnya.

Wali Kota berharap gotong royong massal berjalan dengan lancar sehingga sampah yang menutupi permukaan sungai dapat diatasi. Dengan demikian saat hujan deras turun, Sungai Kera dapat menampung  aliran air dari drainase maupun parit untuk selanjutnya dialirkan menuju pembuangan akhir di kawasan Jalan Cemara yang telah masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang.

“Untuk itu saya mengetuk kesadaran hati masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, terutama dalam sungai, drainase maupun parit. Buanglah sampah di tempat yang telah disediakan. Jika di sekitar tempat tinggal tidak ada tempat sampah, maka sampah  wadahilah sampah rumah tangga yang dimiliki agar tidak berserakan dan tempatkan di depan rumah karena petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan mengangkut sampah tersebut, “  pesannya. (bundo)




Medan | Indonesia Berkibar News -  Wacana Komisi II DPRD Medan menggulirkan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan mendapat dukungan dari beberapa fraksi. Sejumlah Ketua Fraksi menyatakan siap mendukung hak interpelasi apagi untul kepentingan rakyat banyak.

“DPRD Medan sebagai fungsi legislasi dan pengawasan perlu tahu alasan sebenarnya dari wali kota, kenapa Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tidak juga dibagikan kepada masyarakat, padahal anggarannya sudah disiapkan di APBD 2019, ” ujar Ketua F-PDI Perjuangan Hasyim SE, Ketua F-Demokrat Drs Herri Zulkarnain Hutajulu MM dan Abdul Rani SH dari F-PPP ketika dihubungi wartawan secara terpisah, Senin (24-06-2019).

Hasyim mengatakan, harusnya Pemko Medan merealisasikan program yang sudah dianggarkan bersama DPRD Medan dalam penyusunan APBD 2019. Artinya, anggaran itu sudah sama-sama dibahas dan dianggap perlu bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak merealisasikannya. “Anggaran yang disepakati, jangan sampai digantung Pemko Medan”, ujar Haayim sembari menyebutkan DPRD Medan merupakan wakil rakyat yang menyuarakan hak rakyat.

“Kenyataannya, di Dapil saya saja sangat banyak warga kurang mampu yang mengharapkan bantuan kesehatan melalui PBI BPJS yang iurannya dibayar Pemko Medan. Jadi kalau ada usulan Komisi II menggunakan hak interpelasi guna kepentingan rakyat, F-PDI Perjuangan siap mendukungnya,” bebernya.

Hal senada diungkapkan Ketua F-Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain Hutajulu MM yang menyebutkan, DPRD ini memiliki salah satu tugas pengawasan. Apabila program yang sudah dibahas dan diputuskan bersama namun tidak dijalankan, perlu dipertanyakan ke wali kota. PBI BPJS yang diusulkan itu bukan untuk anggota dewan, tapi bagi masyarakat Kota Medan.

Kalau Wali Kota Medan sebagai “orang tua” bagi masyarakat Medan namun tidak mengayomi dengan tidak memberikan hak rakyat dalam bidang kesehatan yaitu BPJS, perlu dipertanyakan, ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini lagi. Makanya kalau ada rencana interpelasi, demi kepentingan rakyat banyak, F-Demokrat siap mendukung pelaksanaan hak interpelasi itu, ujarnya mengakhiri.

Makanya kalau ada rencana interpelasi, demi kepentingan rakyat banyak, F-Demokrat siap mendukung pelaksanaan hak interpelasi itu, ujarnya mengakhiri.

Senada dengan Abdul Rani dari F-PPP juga menyatakan pihaknya siap mendukung rencana interpelasi yang disampaikan Komisi II DPRD Medan terkait tidak tersalurkannya PBI BPJS terhadap masyarakat kurang mampu. “Itu hak rakyat yang diperjuangan DPRD dan sudah dibicarakan serta dibahas Pemko. Jadi tidak ada alasan untuk merealisasikannya,” ujar Rani.

Jadi, kalau Pemko Medan tidak merealisasikannya dengan alasan yang tidak bisa diterima, wajar saja Komisi II mengajukan hak interpelasi ke wali kota. “Kami siap mendukungnya,” ujar Rani mengakhiri.(torong/zul)








Diberdayakan oleh Blogger.