12 Desember 2019

Medan | Indonesia Berkibar News - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) kembali mengoptimalkan kualitas air dengan mencuci reservoir booster pump di Cabang Tuasan, yang dilaksanakan Jumat (13-12-2019) dari Pukul 09.00 Wib, direncanakan selesai Pukul 02.00 Wib dini hari.

Hal itu dikatakan Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Tirtanadi Sumut Humarkar Ritonga dalam siaran persnya, Kamis (12-12-2019).

Dikatakannya PDAM Tirtanadi akan terus melakukan peningkatan kualitas air kepada pelanggan secara berkala dengan mencuci reservoir booster pump sebagai wujud pelayanan prima khususnya di Cabang Tuasan.

Selanjutnya kata Huamrkar selama pekerjaan pencucian reservoir booster pump berlangsung maka pelanggan yang terkena dampak gangguan di Jl Krakatau Jl Tuasan Jl Pasar III Jl William Iskandar Pancing, Jl Bhayangkara, Jl Tempuling, Jl Rakyat, Jl Cemara, Jl Bilal Ujung dan Jl Meteorologi Raya serta sekitarnya, untuk itu atas nama managemen PDAM Tirtanadi Humarkar memohon maaf atas ketidaknyamanan selama pencucian reservoir booster pump berlangsung.(torong)

11 Desember 2019

Simalungan | Indonesia Berkibar News - Untuk lebih memfokuskan serta memperkuat agenda kerja dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislasi (pembuat peraturan), budgeting (penganggaran) dan controling (pengawasan) terhadap pihak eksekutif dalam satu tahun anggaran, DPRD Kota Medan merumuskannya melalui Rapat Kerja (Raker) selama 3 hari di Nigara Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (11-12-2019). Raker itu sendiri dibuka secara resmi oleh Plt Walikota Medan, Ir H Akhyar Nasution, MSi, yang ditandai dengan pumukulan gong.

Akhyar Nasution, mengharapkan sinergi antara legislatif (DPRD, red) dengan eksekutif (Pemko Medan, red) lebih ditingkatkan lagi di segala lini.

Untuk urusan Legislasi, Akhyar, mengatakan tantangan kedepan semakin berat, utamanya mengenai investasi. “Masalah investasi ini sangat perlu dicermati. Sektor ekonomi tetap berkembang, tapi konsumsi migas mahal,” katanya.

Untuk urusan Budgeting, sebut Akhyar, Pemko bersama DPRD bersama-sama memplot dan merumuskan mata anggaran untuk pembangunan. Dalam hubungan Controling, sambung Akhyar, pihaknya meminta DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif.“Kita saling mengingatkan agar kinerja lebih baik. Kami butuh dukungan anggota DPRD Medan,  sehingga percepatan pembangunan Kota Medan di segala bidang untuk kesejahteraan masyarakat semakin cepat terwujud. Kita harus tetap bersatu, karena Medan Rumah Kita,” tegas Akhyar.

Sementara Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim berharap sinergitas antara anggota DPRD Kota Medan dengan Plt Walikota serta OPD di lingkungan Pemko Medan semakin di tingkatkan. “Ini perlu, agar percepatan pembangunan Kota Medan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

"Raker ini disusun untuk pedoman bagi Alat Kelengkapan  DPRD Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan DPRD Kota Medan no 1 tahun 2018 tentang peratuaram tata tertib.Pedoman bagi penyusunan rencana keungan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung serta memfasilitasi DPRD Kota Medan.Alat ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja, pengkjian dan peningkatan kinerja DPRD Kota Medan," paparnya.

Hasyim berkeyakinan, DPRD Kota Medan periode 2019-2024 akan lebih baik. “Saya yakin, kita lebih efektif karena banyak anggota baru bisa. Jadi bisa lebih fres dan lebih baik dari sebelumnya,” kata Hasyim optimis.

"Terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Medan didalam mewujudkan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kota Medan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan beribawa, serta terwujudnya masyarakat Kota Medan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius," papar Hasyim.

Sebelumnya Sekretaris DPRD Kota Medan, Drs Abdul Azis, melaporkan Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 Desember 2019 dengan menghadirkan nara sumber, diantaranya BPK RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri.(torong/zul)












Belawan | Indonesia Berkibar News  - Istri Dari Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan SH.MH.Yaitu Dr. Henny Harahap S.Pd M.Pd Hari Ini Resmi Di Wisuda Dan Menyandang Gelar Doktor.Di Universitas Negri Medan ( Unimed ).Rabu ( 11-12-2019 ).

Dipendidikan S3 nya Dr. Heni Harahap S.pd .Mpd yang juga istri dari Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP H.  Ikhwan SH. MH ini telah menuntaskan pendidikan tertingginya.Ibu dari tiga anak ini sangat luar biasa,disamping mengurus suami dan anak anak nya Dr. Henny juga orang yang sangat pintar dalam meniti karir . Dr. Henny juga termasuk orang yang sangat penting di pemerintahan khusus nya di diinas pendidikan,, sampai saat sekarang ini dinas pendidikan Provinsi Sumatra Utara sangat bangga memiliki sosok Dr.Henny,karna kinerja beliau sudah cukup di akui .

Dan kali ini Dr.Henny S.pd M.pd membuat bangga orang orang yang sangat mencinta dirinya yaitu suami dan Anak anak nya.

Dengan menuntaskan gelar sarjana S3 nya sebagai Doktor ibu henny akan berkarir ketingkat yang lebih lagi.

“Saya mengucapkan terima kasi atas dukungan Suami saya dan anak anak saya .Karna tanpa dukungan mereka saya bukan lah apa apa terlebih untuk suami saya tercinta ” beliau lah yang mendukung saya dalam segalah hal demi cita cita untuk kemajuan saya sampai saat sekarang ini”.ucap Dr. Henny.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan SH.MH. sangat setia tampak mendampingi istrinya saat di Wisudah .

Kapolres mengatakan kepada Awak media,di acara hari wisudah istrinya

“Saya sangatlah bangga sekali dan terharu kepada istri saya sekarang ini. Dengan tekun dan semangat yang tinggi istri saya Dr. Henny harahap S.pd M.pd sudah menyandang gelar Doktor.

Kami sekeluarga sangat bahagia di mana apa yang semua kami cita citakan sudah terwujud, ke tiga anak kami juga sudah menempuh cita citanya,mereka semua sudah berhasil dengan apa yang mereka cita citakan.Kami hanya berharap keluarga besar ini akan selalu di beri perlindungan dan ke bahagiaan dari Allah swt Tuhan yang maha kuasa. Pungkas Kapolres.(Indra) 


9 Desember 2019

Julok | Indonesia Berkibar News - Berkenaan dengan hasil pemilihan Geuchik Desa Blang Pauhdua Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur tanggal 2 september 2019. Sampai hari ini Senin (09-12-2019) menurut Darkasyi selaku calon terpilih,  dirinya masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Maka dalam hal ini Darkasyi meminta kepada Bupati Aceh Timur untuk melantik.

 Karena menurutnya tahapan tahapan pemilihan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan jumlah suara 285 suara.  Dan selisih angka 24 suara.

Darkasyi mengharapkan agar Bupati Aceh Timur segera melantik Geuchik Blang Pauh Dua yang terpilih.

Mengingat masa pemilihan sudah berjalan 97 hari semenjak tanggal pemilihan 2 september 2019. Agar Desa kami memiliki Geuchik defenitif.

Darkasyi dan masyarakat peminta kepada Bupati Aceh Timur  dapat memberikan kepastian hukum agar Desa Blang Pauhdua dapat berjalan roda Pemerintahan Gampong sebagaimana mestinya, Demikian harapannya.

Ditempat terpisah awak media meminta keterangan Cmat Julok Adnan S.Ag diruang kerjanya, Senin (09-12-2019). Adnan SAg menanggapi prihal surat dari PLT Asisten Pemerintahan/ Setda Aceh Timur Syahrizal Fauzi S. Stp.  MAP tanggal 24 september 2019.

 Yang Menugaskan Camat untuk memferifikasi hasil pemilihan Geuchik Desa Blang Pauh Dua, Kecamatam Julok,  menurut Camat Julok sudah melakukan verifikasi hasil pemilihan kepada Bupati c/g Kabag Pemerintahan tanggal 1 oktober 2019.

 Bahkan  hari ini tanggal 9 desember 2019. Camat meminta pihak Inspektorat segera turun kelapangan Desa Blang Pauh Dua untuk memeriksa pengaduan dari calon nomor urut1 (Ilyas) dengan nomor istimewa/2019. Tanggal 3 september 2019. Yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur. Agar masyarakat Desa Blang Pauhdua mendapatkan kepastian hukum tentang pemilihan Geuchik sehingga masyarakat mendapatkan ketenangan dan kondisi kamtipmas berjalan dengan baik.

Sementara Menurut Sampul Amri SH  Direktur Eksekutif LSM TOPAN RI Aceh,Senin (09-12-2019) menyampaikan agar Bupati Aceh Timur, segera memerintahkan Inspektorat Aceh Timur turun ke  Desa Blang Pauhdua memeriksa pihak terkait untuk memastikan hasil ferifikasi Camat Julok yang telah dilaksanakan sesuai dengan proseudur.

 Untuk dapat mendapatkan kepatian hukum agar masyarakat tidak resah dan dikhawatirkan memicu komplik ditengah tengah masyarakat. Demikian kata Saiful Amri SH.

Dari hasil pantoan awak media masyarakat sangat mengharapkan ada kejelasan dari  Pemerintah,  tentang hasil pemilihan Geuchik diterima atau ditolak.  Agar roda pemerintahan gampong dapat berjalan secara maksimal. (myunus)


Medan | Indonesia Berkibar News -Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik secara resmi membuka acara kegiatan Sosialisasi Tahapan Jadwal Pencalonan Perseorangan Dipemilihan Walikota -Wakil Walikota 2020 di hotel Radison Medan, Senin (09-12-2019).

Kegiatan sosialsasi ini juga dihadiri anggota komisioner KPU Kota Medan Edy Suhartono, Rinaldi Khair, Nana Miranti, Jefrizal dengan mengundang bakal calon perseorangan Kesbangpolinmas, Disdukcapil , LSM pengggiat pemilu serta Media.

Agusyah R Damanik dalam sambutanya mengatakan pencalona walikota dan wakil walikota Medan pada pilkada 2020 pendaftaranya dibuka melalui dua jalur yaitu pertama jalur perseorangan dan kedua jalur parpol.

Pendaftaran ini berdasarkan pada PKPU No 18 tahun 2018  perubahan dari PKPU No 15 tahun 2018 dan PKPU No 3 tahun 2017 yang mengatur mengenia pencalonan kepala daerah pada pilkada 2020.

Pada sosialisasi  ini ujar Agussyah selain menjelaskan sarat pendaftaran calon perseorangan KPU juga akan mensosialisasikan aplikasi Silon dan ini menjadi kewajiban bagi peserta calon dalam mengimput data.

"Untuk calon perseorangan KPU telah menetapkan sarat dukungan e- KTP 104.992 tersebar di 11 kecamatan,ungkap Agus

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini ada 16 tahapan yang harus dilaksanakan dan sarat dukungan dapat diserahkan pada bulan Februari 2020 dan in imerupakan yang paling sulit karena ada tata cara dan batasanya.

Ketua KPU Kota Medan berharap para peserta dapat mengikuti acara sosialisasi secara seksama terutama bagi bakal calon perseorangan yang akan mendaftar pada pelaksanaan pilkada 2020.

Sedangkan untuk penjelasan mengikuti tata cara sosialisasi tahapan jadwal pencalonan perseorangan dipemilihan wakilota wakil walkota disampaikan oleh komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis Rinaldi Khair. (zul)



Medan | Indonesia Berkibar News - Kasatpol PP Kota Medan Sofyan berjanji untuk menuntaskan persoalan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan. Menurutnya, kalau pun ada penertiban reklame yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan masih adanya pengusaha advertising yang nakal. Demikian disampaikan Kasatpol PP Kota Medan Sofyan dalam RDP Komisi I DPRD Medan,  yang dipimpin Ketua Komisi I Rudianto Simangungsong, Senin (09-12-2019).

"Hampir seluruh reklame tanpa izin sudah kami tertibkan,  namun untuk kewenangan pengawasan reklame tidak pada kami. Kami hanya penindakan", ujar Sofyan.

Soal pedagang kaki lima (PK5) yang masih berdagang di badan jalan, Sofyan menjelaskan bahwa mereka selama ini telah melakukan penertiban. Namun mereka kekurangan personil. Penggusuran PK5 bukanlah sebuah solusi. Dirinya berharap agar penataan PK5 dapat dilakukan oleh dinas terkait.

Sofyan juga menyebutkan,  bahwa pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) saat ini sedang menegakkan Perda KTR. Dimana sebelum menegakkan Perda KTR Satpol PP bersama Dinkes terlebih dahulu melakukan sosialisasi.

"Sosialisasi dilakukan agar masyarakat ketika ditindak tidak dapat mengelak lagi. Sebab,  selama ini jika kami melakukan tindakan banyak masyarakat yang protes", jelas Sofyan. 

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Medan Sahat Simbolon meminta agar Satpol PP terus melakukan penertiban reklame liar serta penertiban terhadap PK5. Karena dirinya melihat, banyak pedagang yang berdagang di badan jalan. 

"Saya melihat banyak pedagang yang berdagang di badan jalan dan masalah bangunan berdiri tak sesuai IMB. Untuk itu,  Satpol PP diminta jangan tebang pilih dalam menertibkan. Kita minta agar penertiban dilakukan secara merata", ujar Sahat.(torong/zul)

Medan | Indonesia Berkibar News - Komisi II DPRD Medan mendapatkan banyak laporan di lapangan terkait banyaknya penduduk kurang mampu yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu masih banyak didapatkan warga perekonomiannya lebih baik dari mereka, justru menerima bantuan itu.

Untuk itu, Dinas Sosial diharapkan melakukan pendataan ulang kembali bagi warga miskin penerima dan yang akan menerima bantuan dari pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan PKH, ujar Ketua Komisi II DPRD Medan H Aulia Rachman SE, Senin (09-12-2019) saat mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi program kerja Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang dihadiri sejumlah anggota komisi seperti Afif Abdillah, Drs Wong Chun Sen Tarigan, Dhiyaul Hayati SAg MPd dan lainnya.

"Kita minta Dinas Sosial segera memberikan data-data warga kurang mampu yang valid, penerima program PBI Kesehatan dan PKH, agar bisa diketahui. Kami ingin warga yang betul-betul memerlukan dan kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut," ujarnya.

Komisi II juga meminta agar penyerapan anggaran yang telah disetujui terhadap dinas tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang tepat. "Di lapangan yang kita lihat adalah masyarakat tidak mampu bukan karena enggan membayar, namun karena memang tidak mampu untuk membayar (BPJS Mandiri). Seharusnya ini yang mendapatkan bantuan tersebut," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI Perjuangan Wong Chun Sen Tarigan mengatakan agar anggaran yang telah disetujui dan diberikan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat tersampaikan dan tidak banyak yang Silpa.

"Kita minta juga agar Dinas Sosial tidak mempersulit warga ketika datang untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM), sebab kita banyak menerima laporan susahnya untuk pengurusan SKTM dan warga akhirnya pulang dengan kebingungan," ujarnya.

Sementara itu, Dhiyaul Hayati dari F-PKS mengatakan agar data penduduk miskin untuk kepesertaan PBI melalui Dinas Sosial benar-benar mengacu kepada Permensos No 5 Tahun 2016. "Tapi kita tetap meminta verifikasi dari Dinas Sosial," ujarnya.

Menjawab itu, Suprianto mewakili BPJS Kesehatan Medan mengaku saat ini secara nasional ada 19 triliun tunggakan peserta belum terbayarkan. Untuk kota Medan sebanyak 283 ribu peserta menunggak. 52 ribu untuk Kelas I, 48 ribu untuk Kelas II, 183 ribu untuk Kelas III.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin dalam kesempatan itu mengatakan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III, dengan hanya menunjukkan KTP setempat, akan diterapkan di Kota Medan mengikuti kebijakan yang telah dijalankan di beberapa kota di Indonesia. Namun hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemko.

Afif Abdillah yang juga merupakan Ketua F-NasDem DPRD Medan menyatakan sangat setuju jika Medan juga dapat menerapkan program bantuan kesehatan gratis bagi warga untuk kelas III.

 Mengingat anggaran Kota Medan juga sangat besar setiap tahunnya dan hal itu juga didukung seluruh Anggota Komisi II termasuk pihak BPJS Kesehatan Medan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Medan.

Di penghujung RDP tersebut, Ketua Komisi II juga mengusulkan agar Dinas Sosial juga memberikan nomor kontak petugas pendamping di Medan Utara yang meliputi Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Deli dan Medan Marelan, sebab saat ini Dinas Sosial sedang melakukan pendataan di empat kecamatan tersebut. (torong/zul)
Diberdayakan oleh Blogger.